close

Menjaga Kearifan Lokal Sumatera Barat, DPRD Sumbar Sahkan Perda tentang Nagari

PADANG, SERUJI.CO.ID – Bersamaan dengan Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan ketiga tahun 2017, DPRD Provinsi Sumatera Barat mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Nagari, Jumat (29/12). Perda ini merupakan Perda pertama di Indonesia yang mengatur desa adat sesuai dengan Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beseerta hak–hak tradisionalnya, oleh karena itu UU No.6 Tahu 2014 memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk pemerintahan desa berdasarkan hukum adat/kearifan lokal.

Dalam Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 Perda Nagari menyebutkan bahwa “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas–batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasakan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

“Perda Nagari ini sangat ditunggu–tunggu oleh masyarakat Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan kembali eksistensi Nagari yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat. Masyarakat sudah sangat rindu untuk menghidupkan kembali nilai – nilai dan norma adat istiadat Minangkabau sesuai filososfi *Adat Basandi Syara’ – Syara’Basandi Kitabullah yang menyatu dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari,” jelas Drs, H. Aristo Munandar, Ketua Pembahasan Ranperda dalam rapat paripurna tersebut.


Lebih lanjut disampaikan bahwa Komisi I DPRD Prov. Sumatera Barat, sebagai tim pembahas Ranperda, telah melaksanakan sebanyak 25 kali kegiatan dalam proses pembahasan ranperda tersebut, meliputi FGD dengan pihak terkait, kunjungan kerja ke Kab/Kota di Sumatera Barat, konsultasi ke Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri dan kegiatan terkait lainnya yang berlangsung dari April–Desember 2017.

Ada 3 kelembagaan Nagari yang diatur dalam Perda Nagari ini, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari dan Peradilan Nagari. Terkait Peradilan Nagari, Aristo Munandar menjelaskan bahwa Tim Pembahas sudah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung RI (MA) dan mendapat dukungan positif dari MA.

Walaupun tidak dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia, hadirnya peradilan Nagari sejalan dengan semangat Pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat adat untuk lebih dapat berperan. Dengan berfungsinya peradilan Nagari, diharapkan perselisihan di masyarakat dapat diselesaikan sendiri sehingga penanganannya lebih efektif dari segi waktu dan biaya.

“Dengan disahkannya Ranperda Nagari menjadi Perda, mudah – mudah beberapa permasalahan dapat diatasi di tingkat Nagari, seperti praktik LGBT,” ujar Widiatmo, SE, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

(Hadi P/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Puasa: Detoksifikasi Dalam Kehidupan Bergelimang Racun

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada saat puasa kadar DDT didapatkan meningkat dalam feses, urin dan keringat mereka yang sedang berpuasa. Ini lah salah satu manfaat utama puasa dalam bidang kesehatan, detoksifikasi, purifikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

BPN Tiba di MK, Petugas Tutup Jalan Abdul Moeis

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Aparat gabungan menutup Jalan Abdul Moeis,...

BPN Ajukan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon...

Polisi Diminta Mengusut Kasus Pembakaran Mapolsek Tambelangan Hingga Tuntas

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa...

Jokowi Nyatakan Terbuka Untuk Bertemu Dengan Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menyatakan dirinya selalu terbuka...

Polisi dan TNI Tutup Jalan Menuju Kantor Kementerian dan MK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Polisi dan TNI masih menutup sejumlah...

Delapan Kompi Gabungan TNI dan Polri Disiagakan di MK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian menyiapkan delapan kompi pasukan untuk...

TERPOPULER

Viral: Video Prajurit TNI AD Cegah Polisi Keroyok Peserta Aksi 22 Mei

Diduga video tersebut terkait dengan peristiwa unjuk rasa 22 Mei yang berlangsung di Jakarta, namun tidak diketahui dimana lokasi video tersebut diambil.

BPN Undur ke MK, Pengamat: Dulu Mau Bawa 10 Truk Bukti, Satu Pun Tidak Muncul

"Dulu waktu menggugat hasil Pilpres 2014 juga dilakukan hari terakhir. Gembar-gembornya akan membawa 10 truk kontainer bukti kecurangan, ternyata satu truk pun tidak pernah muncul," kata Ari

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi