PADANG, SERUJI.CO.ID – Bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, 6 Satuan Kerja (Satker) Instansi Pemerintah di Sumatera Barat mendapat penghargaan atas kinerjanya terkait pelaksanaan anggaran, Rabu (11/4).
Penghargaan tersebut disampaikan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan (Kanwil DJPBN) Sumatera Barat.
Enam satker berkinerja terbaik tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPBN Nomor KEP.41/WPB.03/2018 tentang Penetapan Peringkat Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja Semester II tahun 2017 lingkup Kanwil DJPBN Sumatera Barat.
Penghargaan tersebut terdiri dari 2 kategori. Pertama, kategori Satker dengan belanja modal lebih dari 20 Milyar rupiah, terdiri dari: Satker Balai Teknik Perkereta-apian Wilayah Sumatera Bagian Barat dengan nilai indek kinerja 93,24; Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dengan nilai indek kinerja 91,45; dan Satker Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan nilai indek kinerja 91,11 2.
Kedua, kategori Satker dengan belanja modal kurang dari 20 Milyar rupiah, terdiri dari: Satker Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan nilai indek kinerja 98,41; Satker Radio Republik Indonesia (RRI) Bukittinggi dengan nilai indek kinerja 98,01; dan Satker Kantor Kementerian Agama Kab. Agam dengan nilai indek kinerja 97,74
“Terdapat 4 aspek pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran di instansi pemerintah, yaitu aspek kesesuaian perencanaan dan penganggaran, aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan dan aspek kepatuhan terhadap regulasi. Ke-4 aspek tersebut kemudian dijabarkan menjadi 12 indikator pengukuran kinerja,” jelas Drs. Ade Rohman, M.Si, Kepala Kanwil DJPB Sumbar.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Rapat Koordinasi Daerah Perlaksanaan anggaran merupakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran yang diharapkan dapat menjadi forum evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan anggaran yang semakin baik dari tahun ke tahun.
Dalam Evaluasi nasional, kinerja satker-satker kementerian/lembaga se-Sumatera Barat berada di peringkat 4 nasional terkait pelaksanaan anggaran berkinerja terbaik setelah Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.
Salah satu indikator pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran adalah frekuensi revisi anggaran (Revisi DIPA) yang dilakukan oleh satker di Kementerian/Lembaga. Semakin sering satker melakukan revisi DIPA maka akan menurunkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran satker tersebut.
“Revisi merupakan hal yang wajar selama dapat dipertanggungjawabkan dan dalam untuk mendukung pencapaian output kinerja. Revisi adalah bagian dari dinamika pelaksanaan kegiatan dimana pada kurun waktu tertentu terdapat beberapa perubahan kondisi di lapangan, termasuk adalah adanya perubahan kebijakan Pemerintah,” kata Kepala Pembinaan dan Pelaksana Anggaran III Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Wibawa Pram Sihombing. (Hadi/Hrn)
