Ini Tuntutan FSPMI Batam Pada Peringatan Hari Buruh 1 Mei

1
258
garda metal, fspmi
Ilustrasi - Demo FSPMI Batam di depan Kantor Walikota Batam. (Foto: TribunNews)

BATAM – Sebanyak sepuluh ribu buruh yang tergabung dalam Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (GM FSPMI) Kota Batam, akan menggelar aksi demo dalam rangka memperingati Hari Buruh (May Day) pada tanggal 1 Mei. Mereka akan menyuarakan beberapa tuntutan kepada pemerintah.

“Seluruh anggota GM FSPMI Batam akan mengawal agenda May Day tanpa terkecuali,” ujar Panglima Koordinator Daerah GM FSPMI Batam, Suprapto, Sabtu (29/4).

Suprapto mengatakan, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki pemerintah Kota Batam dan Provinsi untuk mensejahterakan buruh. Setidaknya ada poin-poin yang akan mereka suarakan pada Senin, 1 Mei nanti.

Loading...

Tuntutan Pertama, FSPMI meminta Gubernur untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Upah Sektoral 2017. Ia menilai, seharusnya pemerintah memberikan perbedaan upah bagi pekerja berdasarkan golongan pekerjaannya.

“Seperti halnya pekerja galangan dengan karyawan mall. Mereka memiliki resiko kerja yang berbeda. Tapi sekarang gaji mereka dipukul rata,” ujar Suprapto.

Ia menjelaskan, UMS Batam telah melalui pembahasan sejak tahun 2016, dan pada awal 2017 seharusnya Pemprov Kepri memberikan keputusannya terkait UMS.

“UMS ini sangat dinantikan kalangan buruh di Batam. Kami akan terus mendesak agar Gubernur Kepri menyetujui UMS Batam karena ini menyangkut upah layak bagi buruh yang bekerja di bidang khusus atau sektoral,” jelasnya.

Sektor-sektor tersebut, ungkap Suprapto, antara lain: pariwisata, elektronik, industri manufaktur, shipyard (galangan kapal), offshore, dan lainnya.

“Batam cukup tertinggal dengan daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan UMS, seperti Bekasi, Tangerang, dan beberapa daerah lainnya,” ungkapnya.

Tuntutan Kedua, FSPMI meminta pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk para buruh, juga jaminan pensiun.

“Subsidi yang selama ini ditarik pemerintah, cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi para pekerja. Selain itu, FSPMI juga meminta jaminan pensiun bagi buruh yang harus sama dengan PNS, TNI/Polri dan revisi PP 45/2015,” kata Suprapto

Tuntutan Ketiga, FSPMI menolak keras praktek kerja magang yang mulai banyak diterapkan di industri, karena sistem kerja itu tak ubahnya mencontoh gaya perbudakan. Meski praktek tersebut banyak diterapkan di Pulau Jawa, namun FSPMI Batam akan mengawal agar pola kerja tersebut tidak terjadi di Batam.

“Pekerja magang seharusnya hanya untuk calon pekerja atau pelajar dan mahasiswa. Namun saat ini di beberapa wilayah di Indonesia seperti Pulau Jawa, ada perusahaan yang mempekerjakan orang dengan status pekerja magang,” jelas Suprapto.

Suprapto khawatir, buruh di Kota Batam akan dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai pekerja magang. Jika hal tersebut terjadi, buruh dengan status pekerja magang tidak akan mendapatkan hak-haknya secara utuh.

“Pekerja magang diminta bekerja secara full tetapi gaji yang dibayarkan hanya 75%. Ini kan nggak benar. Jangan sampai praktek kerja ini terjadi di Batam. Kami akan memantau. Kalau ditemukan, kami akan laporkan ke dinas terkait,” tegasnya.

“Saatnya kita terus berjuang untuk kesejahteraan kaum buruh/pekerja dan masyarakat,” pungkasnya.

 

EDITOR: Iwan Y

loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU