Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 5 Tuntutan JANGKAR PKTPA ke Presiden

0
83
Tolak RKUHP
Triwiarti usai bertemu dengan DPRD Jatim, Kamis (15/2/2018). (foto:Luhur/SERUJI)

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Triwiati yang memimpin Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (JANGKAR PKTPA) Jatim akan membawa 5 tuntutan agar menjadi bahan pertimbangan Presiden Jokowi dan DPR RI dalam merancang RKUHP. Tuntutan itu disampaikan saat mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim , Kamis (15/2).

Tuntutan itu pertama, menghentikan seluruh usaha pengesahan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan. Kedua, meminta pemerintah menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan melibatkan seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait.

Ketiga, menolak RUU KUHP sebagai alat dagangan politik. Keempat, meminta agar membuka dialog dan menerima perwakilan perempuan dan anak, akademisi, lembaga pembela HAM sebagai bentuk partisipasi publik dalam membahas RKUHP.

Dan terakhir, kelima, pemerintah dan DPR memasukkan unsur perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan dalam RKUHP sebagaimana amanah UUD 1945.

“Sudah sepantasnya sebagai wakil rakyat mendengar dan memperhitungkan dengan sangat serius suara masyarakat sipil, lembaga-lembaga yang secara langsung mendampingi kasus-kasus perempuan dan anak, serta masyarakat rentan maupun akademisi yang menolak pengesahan RKUHP yang ada saat ini,” tegas  Triwiarti. (Luhur/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU