Tokoh Masyarakat di Tulungagung Tolak Kerusuhan Sengketa Pilpres 2019


TULUNGAGUNG, SERUJI.CO.ID – Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ramai-ramai menyuarakan sikap penolakan mereka terhadap wacana aksi massa yang bisa memicu kerusuhan baru terkait hasil sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan sikap para tokoh masyarakat dan tokoh agama itu beredar di linimasa WhatsApp secara berantai, seperti yang dilansir dari Antara, di Tulungagung, Rabu (12/6).

Setidaknya, sudah ada delapan video pernyataan sikap yang telah diunggah ke medsos, kebanyakan dari tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat di tingkat desa maupun kecamatan, serta pengurus takmir dan remaja masjid di Tulungagung.

“Semoga proses persidangan terkait sengketa pilpres di MK ini bisa berjalan lancar. Jangan sampai ada kerusuhan-kerusuhan yang anarkis dan bisa mengganggu jalannya sidang,” kata H. Munif dan H. Fadlan, dua pengurus takmir Masjid Al-Munawar, Tulungagung.

Pernyataan sikap para tokoh dan warga hampir seragam. Mereka rupanya memantau perkembangan politik nasional khususnya menyangkut jalannya sidang sengketa hasil pemilu presiden yang kini memasuki proses persidangan di MK.

“Apapun hasil putusan MK dalam menyidangkan kasus sengketa (pilpres) ini, kami berharap semua pihak masyarakat menerimanya dengan kepala dingin. Jangan terprovokasi ataupun terpancing untuk melakukan kerusuhan baik saat sidang berlangsung maupun setelahnya,” kata dua pengurus Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tulungagung.

Beberapa tokoh warga bahkan menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan aparat kepolisian maupun TNI. Terutama dalam merespon potensi kerusuhan yang bisa dilakukan kelompok massa yang tidak puas terhadap hasil sidang di MK.

“Kami tentu menolak tindakan inkonstitusional yang bisa memicu instabilitas keamanan nasional. Di sini TNI dan Polri harus tindak tegas para perusuh yang mau menggunakan cara-cara inkonstitusional dan mengancam keutuhan NKRI,” ujar Umar Qadafi, tokoh muda masyarakat Kecamatan Karangrejo, Tulungagung.

Bicara mewakili masyarakat Tulungagung di wilayah masing-masing, para tokoh agama dan tokoh masyarakat itu menyerukan semua pihak, baik elite maupun jaringan akar rumput (basis pendukung) masing-masing agar menyerahkan proses hukumnya di MK selaku lembaga yang berwenang menguji kebenaran dalam sengketa Pilpres.

“Mari kita jaga bersama keutuhan NKRI tercinta ini. Jangan kita melakukan hal-hal yang bisa mencederai demokrasi di negeri tercinta kita ini. Apalagi sampai berbuat/bertindak anarkis,” ucap ketua MUI Kecamatan Pagerwojo, Samsuri.

Hari ini MK meregistrasi gugatan PHPU yang dilayangkan Prabowo-Sandi.

MK punya waktu 14 hari kerja untuk memproses gugatan itu. Persidangan perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/6). Putusan akan dikeluarkan pada 28 Juni.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close