Tokoh Masyarakat di Tulungagung Tolak Kerusuhan Sengketa Pilpres 2019

TULUNGAGUNG, SERUJI.CO.ID – Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ramai-ramai menyuarakan sikap penolakan mereka terhadap wacana aksi massa yang bisa memicu kerusuhan baru terkait hasil sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan sikap para tokoh masyarakat dan tokoh agama itu beredar di linimasa WhatsApp secara berantai, seperti yang dilansir dari Antara, di Tulungagung, Rabu (12/6).

Setidaknya, sudah ada delapan video pernyataan sikap yang telah diunggah ke medsos, kebanyakan dari tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat di tingkat desa maupun kecamatan, serta pengurus takmir dan remaja masjid di Tulungagung.

“Semoga proses persidangan terkait sengketa pilpres di MK ini bisa berjalan lancar. Jangan sampai ada kerusuhan-kerusuhan yang anarkis dan bisa mengganggu jalannya sidang,” kata H. Munif dan H. Fadlan, dua pengurus takmir Masjid Al-Munawar, Tulungagung.

Pernyataan sikap para tokoh dan warga hampir seragam. Mereka rupanya memantau perkembangan politik nasional khususnya menyangkut jalannya sidang sengketa hasil pemilu presiden yang kini memasuki proses persidangan di MK.

“Apapun hasil putusan MK dalam menyidangkan kasus sengketa (pilpres) ini, kami berharap semua pihak masyarakat menerimanya dengan kepala dingin. Jangan terprovokasi ataupun terpancing untuk melakukan kerusuhan baik saat sidang berlangsung maupun setelahnya,” kata dua pengurus Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tulungagung.

Beberapa tokoh warga bahkan menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan aparat kepolisian maupun TNI. Terutama dalam merespon potensi kerusuhan yang bisa dilakukan kelompok massa yang tidak puas terhadap hasil sidang di MK.

“Kami tentu menolak tindakan inkonstitusional yang bisa memicu instabilitas keamanan nasional. Di sini TNI dan Polri harus tindak tegas para perusuh yang mau menggunakan cara-cara inkonstitusional dan mengancam keutuhan NKRI,” ujar Umar Qadafi, tokoh muda masyarakat Kecamatan Karangrejo, Tulungagung.

Bicara mewakili masyarakat Tulungagung di wilayah masing-masing, para tokoh agama dan tokoh masyarakat itu menyerukan semua pihak, baik elite maupun jaringan akar rumput (basis pendukung) masing-masing agar menyerahkan proses hukumnya di MK selaku lembaga yang berwenang menguji kebenaran dalam sengketa Pilpres.

“Mari kita jaga bersama keutuhan NKRI tercinta ini. Jangan kita melakukan hal-hal yang bisa mencederai demokrasi di negeri tercinta kita ini. Apalagi sampai berbuat/bertindak anarkis,” ucap ketua MUI Kecamatan Pagerwojo, Samsuri.

Hari ini MK meregistrasi gugatan PHPU yang dilayangkan Prabowo-Sandi.

MK punya waktu 14 hari kerja untuk memproses gugatan itu. Persidangan perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/6). Putusan akan dikeluarkan pada 28 Juni.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close