Sekdaprov Jatim Resmikan Tempat Penitipan Anak Berbasis Pendidikan Integratif

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Ahmad Sukardi meresmikan TK Pertiwi Teladan sebagai TK sekaligus tempat penitipan anak (TPA) bagi orang tua yang sibuk bekerja, di Jalan Ngagel Tama No.38, Baratajaya, Surabaya.

“Ini acara peresmian TK Pertiwi Teladan, ini inisiatif dan inovatif dari para pengurus, kemudian membuat TPA agar membantu anak yang kedua orang tuanya sibuk berkeja, anaknya bisa dititipkan disini,” katanya pada SERUJI, Jumat (8/2).

Menurut Sukardi, TPA ini bukan semata sebagai tempat penitipan anak bagi orang tua yang bekerja, namun anak akan diberi bimbingan dan pendidikan untuk mengembangkan potensi dan kemandirian anak.

“TPA agar membantu anak yang keduanya sibuk berkerja, anaknya bisa dititipkan disini. Di penitipan tidak hanya sekedar dititipkan, diluar sekolah siswa akan mendapat pembelajaran sehingga berpengaruh pada kehidupannya,” ujar pria asal Sumenep ini.


Sementara itu, Himawan selaku ketua pelaksana acara peresmian mengungkapkan, TK Pertiwi Teladan milik Yayasan Dharma Wanita Persatuan tersebut, juga memfasilitasi penitipan anak, sebagai bentuk implementasi program Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Holistik Integratif, yang dicanangkan Hj. Nina Kirana Soekarwo, istri Gubernur Jatim.

BACA JUGA:  318 Kasus Difteri Sepanjang 2017 di Jatim

“Kami punya TK sejak tahun 1992, nah sekarang ini Bu Gubernur sedang menggalakkan paud holistik integrasi,” ungkap perempuan berkebaya abu-abu itu.

Perempuan usia 49 tahun itu menuturkan program paud holistik integratif yang diimplementasikan pada TK Pertiwi Teladan akan menerima anak dari rentang usia 0 hingga 6 tahun.

“Paud holistik integratif itu berlaku bagi anak usia 0-6 tahun, kalau TK 4-6 tahun, lah sekarang ini Paud holistik integratif berisikan 0-6 tahun, sehingga kami melengkapi ini dalam rangka kita ingin juga ikut mendukung dunia pendidikan usia dini, memberikan yang terbaik untuk anak-untuk, khususnya di Jawa Timur,” pungkasnya. (Luh/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi