Pengelola Apartemen Yang Pernah Kena Kasus Larangan Sholat Ini Akan Dipolisikan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Puluhan penghuni yang tergabung dalam Paguyupan Warga Apartemen Puncak Kertajaya (APK) akan menuntut pihak pengelola APK jika pemerintah kota dan DPRD Surabaya belum mampu selesaikan permasalahan terkait Sertifikat Hak Milik Satuan Huni (SHM SH) milik mereka.

“Kita sudah merasa kesal, karena sampai sekarang belum ada titik temu terkait perizinan APK yang belum diurus, karena dampaknya pada surat kepemilikan (SHM SH),” terang Roy Subandono salah seorang penghuni APK, saat ditemui di DPRD Surabaya, Selasa (20/3).

Upaya penghuni melaporkan ke instasi terkait, dinilai tidak mempan, karena sejauh ini tidak menemukan penyeselaian.

“Kalau tidak ada titik temu kita akan naik ke ranah hukum, terlebih kita akan melaporkan pengelola APK ke polisi, karena kita sudah kesal sebab sampai sekarang tidak ada tanggapan dari pengelola APK,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Seksi Perizinan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukinan, Cipta Karya dan Tata Ruang, Reinhard Oliver mengatakan memang sampai sekarang pengelola APK belum mengajukan perizinan Pertelaan dan Akta Pemisah dan Izin Layak Huni, meski bangunan itu secara operasional sudah berjalan.

Baca juga: Viral Larangan Sholat di Apartemen Puncak Kertajaya, Ini Kesaksian Penghuni

“Kita sebelumnya sudah melayangkan teguran tertulis ke pengelola APK untuk segera melakukan percepatan pengurusan perizinan ILH dan lainnya, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut, padahal terkait pertelaan Pemkot yang mengeluarkan dan proses pengurusan hanya 7 hari,” pungkas Reinhard.

Sebelumnya, pengelola Apartemen Puncak Kertajaya ini pernah juga berurusan dengan polisi karena diduga mengeluarkan surat edaran larangan sholat di Mushola Apartemen bagi karyawan, engineering dan vendor.

(Devan/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selesai ?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.