Pendapatan Parkir Surabaya Diperkirakan Naik Hingga Rp70 Miliar

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya memperkirakan pendapatan dinas perhubungan setempat dari sektor parkir akan mengalami kenaikan hingga Rp70 miliar pada tahun anggaran 2018.

“Potensi pendapatan parkir cukup tinggi setelah disahkannya Raperda Penyelengaraan Parkir di Surabaya. Jika pendapatan parkir tahun sebelumnya hanya berkisar Rp40 miliar, maka kami perkirakan tahun ini bisa mencapai Rp70 miliar,” kata anggota Komisi C DPRD Surabaya, M. Machmud di Surabaya, Jumat (1/6).

Menurut dia, dengan Perda Penyelenggaraan Parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya mempunyai pegangan baru dalam menerapkan parkir progresif atau parkir yang terkena biaya tinggi jika berlama-lama saat parkir kendaraan.

Ia mencontohkan jika memarkir kendaraan roda empat tarifnya hanya Rp5.000, maka jika parkirnya terlalu lama maka terkena sanksi berupa pembayaran karcis parkir maksimal sebanyak 12 kali dari tarif yang ada.

“Itu semua sudah ada pembahasannya di perda yang baru disahkan itu,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, dampak dari perda tersebut yakni akan dibangunnya sejumlah gedung parkir baru di Surabaya. Dishub Surabaya saat ini sudah menyiapkan beberapa lokasi yang akan dibangun gedung parkir pada 2018 dan 2019.

“Tempat gedung parkir yang baru, bisa menjadi alternatif tempat parkir yang selama ini di ada bahu jalan. Nantinya semua kendaraan masuk ke gedung parkir,” katanya.

Ia mengatakan dari dua potensi tersebut pendapatan dishub akan meningkat. Selama ini, lanjut dia, kalau parkir di jalan dikelolah oleh juru parkir (jukir) yang lahannya milik warga atau orang luar dishub.

“Itu nanti tidak ada lagi. Pendapatan parkir 100 persen milik Dishub,” katanya.

Tentunya, lanjut dia, dengan diterapkannya sistem parkir elektronik di sejumlah lokasi bisa menekan kebocoran.

“Sistemnya seperti pembayaran tol. Sehingga kalau tidak bayar ya tidak bisa masuk. Uangnya langsung masuk ke kas Pemkot Surabaya,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan disampaing adanya peningkatan pendapatan dan pembangun gedung parkir, juga tidak lupa perbaikan pelayanan parkir di Surabaya.

Mantan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan DPRD Surabaya Junaedi sebelumnya mengatakan raperda yang telah disahkan tersebut mencakup asuransi kehilangan kendaraan bermotor baik roda empat maupun dua saat parkir di tempat parkir legal.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini segera menindaklanjutinya dengan membuat tambahan berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) atau aturan teknis lainnya untuk tata cara mengurus klaim asuransi.

Selain itu, Junaedi juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melengkapi sarana dan prasarana sejumlah tempat parkir sebagai tindak lanjut disahkannya Raperda Penyelenggaraan Parkir. (Ant/Su02)

ARTIKEL TERBARU

Memaknai Indonesia

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan

Ghazwul Fikri dan Media