Nelayan di Sumenep Dukung Larangan Cantrang

SUMENEP, SERUJI.CO.ID – Nelayan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendukung kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan cantrang untuk menangkap ikan. Penggunaan cantrang bahkan dianggap akan menyebabkan pendapatan nelayan menyusut.

Ketua Nelayan Bersatu Kepulauan Raas, Akram, menyebut nelayan di kabupaten paling timur Madura ini tidak butuh alat tangkap ikan tersebut. Karena menurutnya, cantrang hanya akan merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang yang merupakan tempat berdiam ikan. Jika ekosistem laut tersebut rusak, otomatis akan berpengaruh pada pendapatan nelayan.

“Kita memang tidak butuh alat tangkap itu,” kata Akram, Rabu (10/1).

Selama ini, tutur Akram, nelayan luar daerah yang sering menggunakan cantrang ketika menangkap ikan di perairan Sumenep. Hal itu tentu saja merugikan nelayan lokal. Karena itu, dia berharap nelayan sering berkoordinasi untuk melindungi perairan Sumenep dari penggunaan cantrang tersebut.


“Kita juga berharap aparat keamanan tegas ketika melihat kapal menggunakan cantrang,” harapnya.

BACA JUGA:  Warga Ponorogo Ditemukan Tewas Membusuk di Rumahnya

Hal senada dikatakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pulau Masalembu Hasan Basri. Hasan menyebut nelayan Sumenep memang tidak membutuhkan alat tangkap ikan tersebut, karena hanya akan berdampak negatif.

“Terus terang kami bersyukur pemerintah melarang penggunaan cantrang,” tegasnya.

Dia juga mengungkapkan perairan Masalembu sering dimasuki kapal luar daerah yang menggunakan cantrang. Saat kejadian, pemerintah masih mentolerir penggunaan alat tangkap tersebut, sehingga nelayan lokal tidak bisa berbuat banyak. Tapi sejak 1 Januari 2018 ini, nelayan lokal akan bertindak ketika mendapati kapal menggunakan cantrang masuk perairan Masalembu.

Hasan menuturkan nelayan lokal selama ini menggunakan alat tangkap tradisional. Dia pun bersyukur para nelayan tersebut masih sadar untuk menjaga ekosistem laut. Sebab ketika sudah apatis akan hal itu, niscaya juga akan berdampak pada pendapatan. (Rahmat/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi