Muhammadiyah Desak Pemkot Surabaya Bersikap Atas Persoalan Larangan Sholat

0
207
Larangan Sholat di Apartemen
Larangan sholat Jumat yang diduga dikeluarkan managemen Apartemen Puncak Kertajaya, Surabaya. (foto:doc SERUJI)

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Surabaya, mendesak pemerintah Kota Surabaya mengambil sikap tegas atas peristiwa larangan sholat Jumat bagi karyawan yang diduga dilakukan pengelola Apartemen Puncak Kertajaya (APK).

“Muhammadiyah tidak turut serta menuntut pihak APK secara pidana, karena bukan kapasitas kita. Namun kita hanya meminta pemerintah untuk menyikapi persoalan tersebut,” kata Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Afifun Nidlom kepada SERUJI, Kamis (25/1).

Afifun menilai, jika pihak APK terbukti melarang sholat bagi karyawannya, maka disitulah terbukti bahwa manajemen APK tidak menjunjung nilai toleransi beragama, padahal sudah dijamin UUD 1945.

Loading...

“Tidak menjalankan nilai toleransi terhadap orang beragama khususnya sholat lima waktu dan sholat Jumat, maka pihak APK tidak layak dianggap warga negara yang baik dan Pancasilais,” tegasnya.

Baca juga: Diduga Karena Langgar Larangan Sholat, Instruktur Fitnes Apartemen Ini Dipecat

Lebih lanjut dia mengungkapkan, perjuangan Muhammadiyah adalah akan melakukan mediasi, jika ada perselisihan yang tajam antara pengelola APK dengan masyarakat. Salah satunya melakukan lobby kepada pemerintah Kota Surabaya untuk menegakkan aturan kebebasan menjalankan ibadah dalam beragama.

“Soal larangan beribadah bukan kewajiban Muhammadiyah untuk ikut serta bertindak, namun pemerintah dan pihak berwajib harus segera melakukan tindakan,” terangnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU