KPK Gelar Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Ponorogo

PONOROGO, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan sosialisasi pencegahan korupsi pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Ponorogo.

Dalam kegiatan yang diadakan di Aula Bappeda Litbang Ponorogo, Selasa (9/4), juga dilakukan monitoring dan evaluasi sistem pencegahan korupsi terintegrasi yang telah ada di Ponorogo.

Bupati Ponorogo menyatakan sudah sejak lama menunggu KPK untuk bisa datang ke Ponorogo untuk memberikan sosialisasi pencegahan korupsi.

“Saya selalu aktif menghubungi KPK, untuk menghadirkan mereka ke Ponorogo dan memberikan sosialisasi terkait pencegahan korupsi. Antrian sosialisasi KPK ternyata panjang sekali, KPK juga diundang ke daerah-daerah lain. Alhamdulillah hari ini, akhirnya kita bisa kebagian giliran,” ujar Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.

Ipong berharap, kedatangan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kinerja program pencegahan korupsi di Ponorogo.

“Untuk penerapan programnya, segera akan kita lakukan. Misal, perencanaan APBD dengan e-Planning dan e-Budgeting. Kita akan mewajibkan dokumentasi mulai dari Musrenbang desa,” ujar mantan anggota DPRD Kalimatan Timur tersebut.

KPK Miliki 8 Program Untuk Mencegah Terjadinya Korupsi

images (3)

Perencanaan APBD melalui e-Planning dan e-Budgeting adalah salah satu program KPK untuk mencegah korupsi. Supaya program dapat berjalan dengan optimal, KPK menghimbau untuk melakukan transparansi dan dokumentasi yang baik dalam setiap perencanaan.

Lebih lanjut, menurut Arief Nurcahyo dari Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK yang datang ke Ponorogo, KPK setidaknya punya 8 program untuk mencegah korupsi.

“KPK punya sedikitnya 8 program untuk mencegah korupsi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Dana Desa, Manajemen SDM, Optimalisasi Pelayanan Daerah, dan Manajemen BMD (Barang Milik Daerah),” terang Arief kepada peserta sosialisasi.

Pengadaan Barang dan Jasa Adalah Sektor Yang Paling Banyak Kasus Korupsi

Setya Novanto dan KPK
Tersangka kasus korupsi KTP-el Setya Novanto di gedung KPK. (Foto: Istimewa)

Disampaikan juga oleh Arief bahwa bidang pengadaan barang dan jasa merupakan bagian yang paling banyak terkena kasus korupsi sehingga harus mendapat perhatian khusus.

“Pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, serta dana operasional tidak boleh disalahgunakan,” pesannya.

KPK berharap semua pihak dapat bekerjasama dan berperan aktif dalam mencegah korupsi. Program pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi juga tugas ASN, masyarakat, dan media.

“Dengan dikawal oleh berbagai pihak, niscaya program pencegahan korupsi akan berjalan dengan optimal, yang berujung pada terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi,” pungas Arief.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.