GP Ansor Siap Bina PNS Surabaya Terjebak Radikalisme

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya menyatakan siap dilibatkan dalam melakukan pembinaan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya yang selama ini terjebak mengikuti gerakan radikalisme.

Ketua GP Ansor Surabaya Farid Afif di Surabaya, Jumat (26/1), mengatakan, pihaknya menilai radikalisme sudah masuk ke lingkungan Pemkot Surabaya dengan adanya dugaan beberapa PNS yang mengikuti aliran-aliran radikal.

“Kami siap dilibatkan dalam hal pembinaan kepada para PNS. Sudah sepatutnya kita besinergi, sebab apabila dibiarkan akan menghawatirkan,” katanya.

Ia mengatakan radikalisme tidak bisa dibiarkan apalagi sampai masuk ke instansi pemerintah karena akan menjadi benalu yang menghambat jalannya roda pemerintahan yang sudah final berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Kasetma Banser Surabaya Muhammad Hasyim Asyari mengatakan tidak elok ketika mereka bekerja di lingkungan pemerintahan namun masih memegang faham-faham radikal.

“Ini kontraproduktif, satu sisi mereka dibiayai oleh APBN dan APBD, di sisi lain justru memegang faham yang tidak mendukung tegaknya NKRI,” kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, perlu adanya pembinaan kepada mental para pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Untuk itu, katanya, Ansor siap dilibatkan dalam rangka meluruskan paham para pegawai pemerintahan di Kota Surabaya yang tidak sejalan dengan NKRI.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan siap bersinergi dengan Ansor Surabaya dalam menangkal gerakan radikalisme di Pemkot Surabaya.

Mengenai fakta adanya beberapa pegawai yang terindikasi masuk ke dalam faham radikalisme, Risma menyatakan sudah mengetahui.

“Dari gerak geriknya dari bicaranya, kami sudah tahu. Makanya mari kita lihat sama-sama, kalau ada yang terang-terangan menyusupkan paham semacam itu, langsung laporkan ke saya,” katanya. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close