GP Ansor Siap Bina PNS Surabaya Terjebak Radikalisme

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya menyatakan siap dilibatkan dalam melakukan pembinaan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya yang selama ini terjebak mengikuti gerakan radikalisme.

Ketua GP Ansor Surabaya Farid Afif di Surabaya, Jumat (26/1), mengatakan, pihaknya menilai radikalisme sudah masuk ke lingkungan Pemkot Surabaya dengan adanya dugaan beberapa PNS yang mengikuti aliran-aliran radikal.

“Kami siap dilibatkan dalam hal pembinaan kepada para PNS. Sudah sepatutnya kita besinergi, sebab apabila dibiarkan akan menghawatirkan,” katanya.

Ia mengatakan radikalisme tidak bisa dibiarkan apalagi sampai masuk ke instansi pemerintah karena akan menjadi benalu yang menghambat jalannya roda pemerintahan yang sudah final berdasarkan Pancasila dan UUD 45.


Kasetma Banser Surabaya Muhammad Hasyim Asyari mengatakan tidak elok ketika mereka bekerja di lingkungan pemerintahan namun masih memegang faham-faham radikal.

BACA JUGA:  Setiap Jumat Akhir Bulan, PNS Surabaya Wajib Gowes ke Kantor

“Ini kontraproduktif, satu sisi mereka dibiayai oleh APBN dan APBD, di sisi lain justru memegang faham yang tidak mendukung tegaknya NKRI,” kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, perlu adanya pembinaan kepada mental para pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Untuk itu, katanya, Ansor siap dilibatkan dalam rangka meluruskan paham para pegawai pemerintahan di Kota Surabaya yang tidak sejalan dengan NKRI.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan siap bersinergi dengan Ansor Surabaya dalam menangkal gerakan radikalisme di Pemkot Surabaya.

Mengenai fakta adanya beberapa pegawai yang terindikasi masuk ke dalam faham radikalisme, Risma menyatakan sudah mengetahui.

“Dari gerak geriknya dari bicaranya, kami sudah tahu. Makanya mari kita lihat sama-sama, kalau ada yang terang-terangan menyusupkan paham semacam itu, langsung laporkan ke saya,” katanya. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi