Belasan Anggota DPRD Malang Ditahan KPK, Kinerja Wakil Rakyat Mati Suri

MALANG, SERUJI.CO.ID – Aktivitas (kinerja) para wakil rakyat yang menduduki kursi DPRD Kota Malang selama dua bulan terakhir ini “mati suri” karena belasan anggotanya, termasuk pimpinan dewan tengah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penahanan 19 anggota dewan termasuk pimpinan dewan oleh KPK tersebut terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Sehingga, kegiatan dewan, terutama sidang paripurna tidak bisa digelar karena tidak kuorum.

“Beberapa pekan terakhir ini tidak ada aktivitas di dewan karena tidak ada ketua maupun pimpinan dewan lainnya, serta tidak kuorum, sebab dari 45 orang anggota dewan hanya tinggal 26 orang, padahal untuk memenuhi kuorum, minimal 30 orang anggota,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang Choirul Amri di Malang, Jawa Timur, Senin (30/4).

Karena alasan itulah, lanjutnya, kegiatan dewan saat ini hanya berkoordinasi sesama anggota dewan, baik di fraksi maupun komisi. Selain itu, juga menerima aspirasi dari masyarakat.

Suasana DPRD Kota Malang sejak 27 Maret mulai lengang, bahkan seluruh ruang fraksi dan komisi terlihat sepi. Tidak ada kegiatan atau rapat-rapat. Kalau pun ada anggota dewan yang datang ke kantor, tidak lama berselang pergi lagi.

Dalam dua bulan terakhir ini, agenda DPRD Kota Malang yang terselenggara hanya penyampaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017 yang disampaikan Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi pada 3 April lalu. Rapat paripurna saat itu masih dipimpin Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim, sebelum yang bersangkutan ditahan KPK.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang yang membahas LKPJ Wali Kota Malang tahun 2017 hampir merampungkan laporannya.

“Sudah hampir selesai dan kini tahap finalisasi laporan Pansus,” kata Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Malang, Bambang Triyoso.

Hanya saja, setelah laporan Pansus tuntas, tidak akan bisa diteruskan ke tahap selanjutnya (paripurna), karena sampai saat ini DPRD Kota Malang belum memiliki Plt pimpinan dewan yang secara aktif berkantor di gedung DPRD.

Karena belum ada Plt pimpinan dewan, laporan Pansus yang sudah disusun akan dilaporkan ke pimpinan DPRD saat ini melalui setiap fraksi. “Kami laporkan saja ke pimpinan DPRD, dan kami tembuskan ke fraksi dan wali kota,” ucapnya.

Jika sudah ada pimpinan definitif, bisa langsung diagendakan sidang paripurna penyampaian hasil Pansus dan penyerahan kepada wali kota.

“Yang bisa kami lakukan saat ini hanya mendorong rapat rutin semua pimpinan fraksi membahas dan melakukan langkah pembentukan Plt pimpinan,” katanya.

Pimpinan DPRD yang ditahan KPK tersebut adalah Ketua DPRD Abdul Hakim dan empat wakilnya, yakni Rahayu Sugiharti (Partai Golkar), Wiwik Hendri Astuti (Partai Demokrat), dan Zainuddin (PKB). Ketua DPRD Kota Malang sebelum Abdul Hakim, yakni Arief Wijaksono juga menjadi tersangka kasus yang sama dan ditahan KPK.

Terkait kosongnya kursi pimpinan dewan maupun anggota dewan lainnya yang tersangkut kasus dugaan suap tersebut, Sekretaris Dewan (Sekan), Bambang Suharijadi telah mengirimkan surat kepada pimpinan parpol masing-masing agar segera melakukan pergantian antarwaktu (PAW), namun ampai saat ini belum ada balasan.

Selain Sekwan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo maupun Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi juga mendorong sekaligus meminta parpol segera melakukan PAW agar roda pemerintahan di legislatif tidak terhenti. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan