Bahas Perda Kawasan Industri, DPRD Kumpulkan Kepala Daerah se Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Komisi B DPRD Jatim besok, Rabu (24/1) akan mengumpulkan Bupati/Wali Kota se Jawa Timur untuk membahas pembuatan Perda Pembangunan Kawasan Industri Propinsi Jatim.

“Nantinya akan ada forum group discussion (FGD) yang melibatkan daerah. Kami ingin menggali masukannya untuk membuat perda tersebut,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Jatim Achmad Firdaus saat dikonfirmasi SERUJI, di Surabaya, Selasa (23/1).

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan jika perda kawasan industri tersebut bisa terealisasi, maka diharapkan bisa menjadi acuan daerah untuk membuat RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) di Jatim.

“Harapannya nanti ada sinergi antara daerah dengan propinsi bahkan dengan nasional juga,” sambung pria asal Lamongan ini.

BACA JUGA:  Risma Harap Bentrok Bonek-PSHT Tidak Terulang Lagi

Pria yang sudah tiga kali berturut-tuut menjadi anggota DPRD Jatim ini mengatakan di Jatim sendiri kawasan industri masih minim sehingga perlu dilakukan penataan keberadaan kawasan tersebut.

”Perda ini nantinya diharapkan bisa mengurangi disparitas di Jatim. Sudah di rancang untuk tahap awal ada di Sumber Manjing Malang,Jombang, Tuban dan Lamongan,” ungkapnya.

Selain itu, kata Firdaus, dengan adanya kawasan industri tersebut, diharapkan bisa menambah pendapatan bagi APBD Jatim.

“Dan tentunya bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di Jatim,” pungkasnya. (Setya/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi