Ia meminta ada kebijakan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat. Menurut dia, baru 0,5 persen wilayah kelola rakyat. Dimas mengklaim keberadaan korporasi kakap bukan jaminan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. “Kalaupun ada warga lokal dipekerjakan, paling sebatas buruh lepas,” ujar Dimas.
Adapun Ketua Pena Hijau Kalimantan Selatan, Denny Susanto, mendukung sepenuhnya upaya WALHI yang terus memperjuangkan keadilan ekologis di Kalimantan. Menurut Denny, Pena Hijau pun kerap melakukan penanaman pohon dengan menggandeng berbagai pihak demi penghijauan. (Nanta/Hrn)
