Wakatobi Butuh Bantuan Rp15 Triliun untuk Bangun Infrastruktur

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara membutuhkan bantuan pemerintah pusat hingga mencapai Rp 15 triliun untuk menyelesaikan paket-paket proyek infrastruktur utama.

Bupati Wakatobi Arhawi menjeslakan, paket-paket proyek infrastruktur tersebut seutuhnya berkaitan dengan upaya memajukan Wakatobi dalam 5 tahun kedepan.

“Untuk itu kami sangat membutuhkan bantuan Pusat agar Wakatobi yang kini diarahkan pemerintah pusat menjadi salah satu Bali baru di tanah air, akan lekas maju. Kami butuh Rp 15 trilyun saja untuk membereskan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan feri dan sarana penunjang lainnya,” ujar Bupati Arhawi kepada SERUJI di Kendari, Kamis (4/4) malam.

Ia menambahkan, bantuan dana hingga Rp 15 trilyun itu juga sudah disampaikan kepada rombongan Dewan Pertimbangan Presiden saat berkunjung ke Wakatobi pekan lalu. ketua rombongan Watimpres, Jan Dharmadi menjanjikan akan meneruskan permohonan Wakatobi itu ke Presiden Jokowi.

Wakatobi Memiliki Keindahan Laut Terbaik Kedua di Indonesia Setelah Raja Ampat

Perairan Wakatobi.

Menurut Arhawi, Wakatobi yang memiliki keindahan alam bawah laut terbaik kedua di tanah air setelah Raja Ampat di Papua, saat ini sudah memiliki 2 bandar udara, salah satunya milik Pemerintah dan satunya lagi milik swasta. Juga telah memiliki satu pelabuhan laut.

Ternyata, kata Arhawi, untuk memajukan Wakatobi sebagai daerah yang mandiri dari sektor pariwisata, kelautan dan perdagangan antar pulau, masih membutuhkan sejumlah sarana utama, diantaranya jalan yang berkualitas baik di kawasan wisata, juga pelabuhan ikan dan pelabuhan feri.

Arhawi yakin jika sarana infrastruktur yang dibutuhkan itu sudah terwujud, maka dalam 5 tahun kedepan Wakatobi bisa menghasilkan devisa bagi negara.

“Saya yakin, wisatawan asing yang kerap datang ke Wakatohi juga tidak akan lagi mengeluhkan soal keterbatasan infrastruktur. Selama ini keluhan itu selalu bermunculan di media sosial, dan Pemda tidak bisa berbuat banyak karena yang dikeluhkan adalah fakta,” tukas Arhawi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.