Sepanjang 2018, Terjadi 26 Kasus Gangguan Keamanan oleh Kelompok Bersenjata di Papua

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Papua mencatat ada 26 kali gangguan yang dilakukan separatis Papua atau yang disebut aparat keamanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama 2018. Jumlah ini naik satu kasus jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang terhitung 25 kasus.

Hal ini diungkap Kapolda Papua Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi dalam refleksi akhir tahun 2018 Kapolda Papua, di Aula Rastra Samara Polda Papua, di Jayapura, Jumat (28/12) sore.

“Di 2018 ini kasus yang dilakukan KKB terjadi di Polres Puncak Jaya, Polres Mimika, Polres Lanny Jaya dan Polres Jayawijaya,” ungkap Martuani.

Dijelaskan Martuani, ulah KKB ini mengakibatkan 22 orang warga sipil meninggal dunia, 7 personil TNI/Polri dan 7 orang warga sipil alami luka-luka, 13 orang personil TNI/Polri luka-luka dan 2 orang KKB tewas.


“Sampai saat ini situasi di Kabupaten Nduga sudah kondusif dan kami TNI/Polri masih melakukan pengejaran terhadap KKB serta masih mencari 4 pekerja PT. Istaka Karya,” jelasnya.

BACA JUGA:  Kapolda: Perayaan Natal di Papua Aman, Jangan Terpancing Hoaks di Medsos

Kapolda juga membantah tuduhan yang mengatakan para pekerja PT. Istaka Karya merupakan anggota TNI. “Kami pastikan mereka pekerja dan bukan TNI,” tegasnya.

Selain itu, Kapolda mengancam akan menindak tegas penyebar hoaks di medsos termasuk hoaks mengenai kasus di Mbua, Nduga Papua.

Kegiatan refleksi akhir tahun 2018 Kapolda Papua, di Jayapura, Jumat (28/12/2018). (foto:Faisal/SERUJI)

Kata Martuani, pengejaran KKB pimpinan Egianus Kogoya berlangsung lama dikarenakan medan yang cukup sulit.

“Kendala ke dua, di sana rata-rata ketinggian 10 ribu kaki dimana oksigen menipis dan mereka KKB sudah menguasai medan juga mereka terbiasa dengan situasi dan kondisi yang ada,” tambah Kapolda.

Dalam paparannya, Martuani juga meminta media ikut mengedukasi publik lewat pemberitaan yang ada. (Faisal N/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi