Sepanjang 2018, Terjadi 26 Kasus Gangguan Keamanan oleh Kelompok Bersenjata di Papua

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Papua mencatat ada 26 kali gangguan yang dilakukan separatis Papua atau yang disebut aparat keamanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama 2018. Jumlah ini naik satu kasus jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang terhitung 25 kasus.

Hal ini diungkap Kapolda Papua Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi dalam refleksi akhir tahun 2018 Kapolda Papua, di Aula Rastra Samara Polda Papua, di Jayapura, Jumat (28/12) sore.

“Di 2018 ini kasus yang dilakukan KKB terjadi di Polres Puncak Jaya, Polres Mimika, Polres Lanny Jaya dan Polres Jayawijaya,” ungkap Martuani.

Dijelaskan Martuani, ulah KKB ini mengakibatkan 22 orang warga sipil meninggal dunia, 7 personil TNI/Polri dan 7 orang warga sipil alami luka-luka, 13 orang personil TNI/Polri luka-luka dan 2 orang KKB tewas.

“Sampai saat ini situasi di Kabupaten Nduga sudah kondusif dan kami TNI/Polri masih melakukan pengejaran terhadap KKB serta masih mencari 4 pekerja PT. Istaka Karya,” jelasnya.

Kapolda juga membantah tuduhan yang mengatakan para pekerja PT. Istaka Karya merupakan anggota TNI. “Kami pastikan mereka pekerja dan bukan TNI,” tegasnya.

Selain itu, Kapolda mengancam akan menindak tegas penyebar hoaks di medsos termasuk hoaks mengenai kasus di Mbua, Nduga Papua.

Kegiatan refleksi akhir tahun 2018 Kapolda Papua, di Jayapura, Jumat (28/12/2018). (foto:Faisal/SERUJI)

Kata Martuani, pengejaran KKB pimpinan Egianus Kogoya berlangsung lama dikarenakan medan yang cukup sulit.

“Kendala ke dua, di sana rata-rata ketinggian 10 ribu kaki dimana oksigen menipis dan mereka KKB sudah menguasai medan juga mereka terbiasa dengan situasi dan kondisi yang ada,” tambah Kapolda.

Dalam paparannya, Martuani juga meminta media ikut mengedukasi publik lewat pemberitaan yang ada. (Faisal N/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan