Lagi PSU Akan Digelar, Kali Ini di 7 TPS di Mimika Karena Ditemukan Kecurangan Pemilu

TIMIKA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, merekomendasikan untuk digelar pemungutan suara ulang (PSU) pada tujuh tempat pemungutan suara (TPS) bermasalah di Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana.

Ketua Bawaslu Mimika Jonas Janampa di Timika, Selasa, mengatakan tujuh TPS yang direkomendasikan bakal digelar PSU itu lantaran ditemukan adanya pelanggaran serius saat pemungutan suara Pemilu Serentak pada Rabu (17/4) lalu.

“Kalau ada yang menyatakan bahwa terdapat 80 TPS di Mimika yang akan digelar PSU itu tidak benar. Yang benar hanya tujuh TPS yaitu lima TPS di wilayah Distrik Mimika Baru dan dua TPS di Distrik Kuala Kencana. Ini murni hasil pengawasan Bawaslu,” ungkap Jonas di Timika, Selasa (23/4).

Ia menyebut indikasi pelanggaran yang ditemukan pada tujuh TPS tersebut yaitu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencoblos sendiri surat suara, lalu ada caleg memobilisasi massa dan membagikan formulir C6 yaitu undangan kepada pemilih untuk memilih di TPS tertentu.

“Ada bukti yang kami miliki. Bukti itu valid seperti ada petugas KPPS mencoblos sendiri surat suara,” jelasnya.

Bawaslu menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan PSU pada tujuh TPS tersebut kepada KPU Mimika, termasuk untuk mengganti oknum petugas KPPS yang terlibat pelanggaran serius yaitu mencoblos surat suara.

“Kami sudah menyampaikan itu ke KPU. Menyangkut kesiapan logistik pemilu dan teknis pelaksanaan PSU itu sepenuhnya menjadi ranah KPU,” tuturnya.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto yang dimintai tanggapan terkait pelaksanaan PSU pada tujuh TPS di Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana mengakui telah menggelar pertemuan dengan jajaran KPU dan Bawaslu Mimika guna menindaklanjuti hal tersebut.

“Untuk TPS yang ditemukan petugas KPPS mencoblos sendiri surat suara, yah memang harus dilakukan PSU. Itu pelanggaran serius,” kata AKBP Agung.

Kapolres meminta jajaran KPU dan Bawaslu Mimika segera menindaklanjuti rencana PSU pada tujuh TPS tersebut agar tidak sampai menghambat pleno rekapitulasi suara baik di tingkat distrik atau kecamatan maupun pleno rekapitulasi suara pemilu di tingkat Kabupaten Mimika.

“Tolong ini segera dilaksanakan apalagi sekarang sudah lewat enam hari setelah pemungutan suara Pemilu 17 April 2019. Apalagi logistik berupa surat suara harus dipesan lagi dari percetakan di Makassar dan lainnya,” jelas AKBP Agung.

Saat pemungutan suara pada pemilu serentak Rabu, 17 April 2019 lalu, anggota Bawaslu Mimika menemukan sejumlah pelanggaran serius pada sejumlah TPS di wilayah Distrik Kuala Kencana seperti pada TPS 20, 24 dan 25 Kelurahan Karang Senang SP3.

Pada salah satu TPS tersebut, Ketua KPPS dilaporkan mencoblos sendiri surat suara untuk salah satu caleg DPR RI dan caleg DPRD Mimika asal Partai Kebangkitan Bangsa.

Sementara pada TPS 07 kawasan Mayon Kuala Kencana, Bawaslu Mimika menangkap seorang caleg DPRD Mimika yang membagikan formulir C6 kepada massa pendukungnya dan memobilisasi massa untuk mencoblos pada TPS tersebut.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Nasionalisme Kita: Rizal Ramli, Tak berkompromi Dengan Urusan Harga Diri Bangsa

Saat ini Rizal mempersoalkan isu Freeport, kenapa kita beli? kan itu punya kita sendiri setelah berakhir kontrak dua tahun lagi? Lalu orang-orang yang tidak suka pikiran Rizal atau merasa professor pintar atau merasa Rizal oposisi yang iri sama Jokowi, mengolok-olok Rizal sebagai goblok atau pengkhianat atau iri dan dengki atau tidak faham, dan lain sebagainya.

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER