BALIKPAPAN – Salah satu kota metropolis dikawasan Indonesia bagian timur, Balikpapan, Kalimantan Timur, mengalami kebangkrutan. Statemen mengejutkan tersebut diutarakan langsung oleh Walikota Balikpanan, Rizal Effendi, didepan para peserta  Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Aula Kantor Walikota Balikpapan, pada hari Rabu (22/3).

“Kondisi kita saat ini bangkrut, perangkat daerah tidak karuan, utang kita pada penyedia makanan cukup besar. Bisa jadi, tahun ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak ada kegiatan,” ungkap Rizal.

“Bagaimana tidak bangkrut, uang Pemkot hanya Rp 260 milyar, tapi usulan Musrenbang sebesar Rp 6 triliun. Apa tidak kacau?” Lanjutnya.

Kedepan, untuk jangka pendek, Walikota memastikan Pemkot tidak akan menyediakan konsumsi saat ada acara atau kegiatan. Pihaknya akan mengajak para pengusaha berkenan memberikan bantuan CSR (Corporate Sosial Responsibility).

“Kalau kita jujur, utang Pemkot di perusahaan Catering (Penyedia makanan) itu cukup besar. Makanya saya minta agar SKPD yang akan mengadakan kegiatan tidak menyediakan makanan. Jadi harus sama-sama merasakan lapar bersama”, ungkap Rizal.

Semenatar itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan tahun ini ditargetkan mencapai Rp 613 milyar. Adapun rincianya, pajak daerah Rp 419 milyar, sedangkan hasil dari retribusi daerah Rp 68 milyar, selanjutnya hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp 26,4 milyar, dan dari sektor potensi yang lain Rp 99,9 milyar.

Pemerintah kota Balikpapan berencana meningkatkan PAD melalui sektor ritel, menyusul menjamurnya minimarket di kota Balikpapan.

“Minimarket waralaba itu bisa dipungut banyak kategori pajak, seperti PBB (Pajak bumi bangunan), pajak reklame, pajak penerangan jalan non PLN, dan juga pajak restoran,” ungkap Ahdiansyah, Sekretaris Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Balikpapan.

“PBB akan dibebankan kepada pemilik bangunan, sedangkan pajak reklame akan dibebankan kepada pengusaha ritel,” jelas Ahdiansyah.

EDITOR: Harun S