Jelang Pencoblosan, Penyelenggara KPU di Sulawesi Tenggara Dilarang Bepergian

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Hari pencoblosan Pemilu tinggal beberapa hari lagi, sementara frekuensi kesibukan masih amat padat. Berkait dengan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan larangan bepergian bagi semua penyelenggara Pemilu.

“Tidak boleh dulu bepergian kemana mana, apalagi sekadar pelesir ke lokasi wisata di luar kota. Semua harus standbye, siap ditempat karena pekerjaan yang masih menumpuk sampai tugas Pemilu beres semua akhir April,” kata Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Mutalib kepada SERUJI di Kendari, Ahad (6/4).

Pelarangan bepergian itu, kata Natsir, berlaku untuk semua unsur penyelenggara Pemilu di Sultra, meliputi para komisioner KPU Kota/Kabupaten, petugas Panitia Pemilu Kecamatan, petugas Panitia Pemungutan Suara dan petugas kelompok Penyelenggara Pemungutan suara.

Kalau pun harus bepergian karena ada keluarga yang sakit atau berada dalam kondisi darurat, Natsir menegaskan harus ada izin tertulis. Kalau melanggar sudah disiapkan sanksi tegasnya.

“Sejauh ini sejak larangan itu disebar kemarin, sudah ada permohonan bepergian ke Makassar, Denpasar dan Jakarta yang diajukan penyelenggara Pemilu Kota dan Kabupaten. Tapi permohonan itu sudah dibatalkan karena alasan bepergian untuk kepentingan pribadi,” ujar Abdul Natsir.

Melalui SERUJI, Ketua KPU Sultra itu juga memohon doa dari masyarakat luas agar pelaksanaan Pemilu 2019 di Sultra berlangsung aman, lancar dan sukses.

Diakui Natsir, penyelenggaraan Pemilu di Sulawesi Tenggara sudah diprediksi memiliki beberapa kerawanan yang bisa mengganggu kelancaran Pemilu. Pihak keamanan yang terdiri dari unsur Polri dan TNI serta petugas pendukung juga sudah siap mengamankan Pemilu 2019 Sultra.

“Karena itu selain memohon doa masyarakat agar Pemilu di Sultra lancar, kami juga melarang semua unsur penyelenggara Pemilu bepergian,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER