Dewan Pendidikan Sulsel Minta Disdik Sosialisasi Lebih Masif PPDB dengan Sistem Zonasi

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Dewan Pendidikan (DP) Provinsi Sulawesi Selatan meminta Dinas Pendidikan Sulsel agar lebih masif menyosialisasikan penerapan sistem zonasi yang ditargetkan mencapai 90 persen untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

“Kesalahpahaman di masyarakat harus ditekan dengan sosialisasi sistem zonasi yang lebih masif,” ungkap Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Dr H Adi Suryadi Culla di Makassar, Selasa (14/5).

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Adi, meski sistem zonasi telah direalisasikan dua tahun terakhir, namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham dengan aturan relatif masih baru ini.

“Oleh karena itu, sosialisasi PPDB sitem zonasi perlu dilakukan ke bawah dan sebaiknya pihak sekolah ikut terlibat dalam sosialisasi sistem zonasi. Begitu pula dengan stakholder terkait, mulai dari organisasi termasuk dewan pendidikan,” ujarnya.


Menurut Adi, kegagalan sebuah perencanaan tergantung dari sosialisasi awal yang dilakukan, menyampaikan landasan, maksud dan tujuan dari sebuah perencanaan. Begitu pula untuk sistem zonasi yang sepenuhnya akan berlaku di Sulawesi Selatan.

“Jika ditelusuri, banyak masyarakat tidak paham apalagi aturannya relatif masih baru, belum sepenuhnya masyarakat menerima. Ditambah kondisi psikologis, memang perlu diberikan penjelasan terkait tujuan pemerataan pendidikan yang dimaksud pemerintah,” papar Adi.

Meski demikian, langkah Disdik Sulsel, diakui telah tepat untuk memperbaiki wajah pendidikan dengan pemerataan tanpa labelisasi sekolah. Terlebih, kebijakan tersebut diakui memang merupakan perubahan regulasi.

BACA JUGA:  86 Anak Gizi Buruk Asmat Masih Dirawat

“Ukuran 90 persen itu didasarkan pada regulasi. Bahkan awal kebijakan pemerataan siswa sehingga dengan sistem ini tidak ada lagi yang bergantung kepada sekolah favorit namun memandang semua kualitas sekolah sama,” lanjutnya.

Hanya saja, persoalan yang kemudian muncul yakni aplikasi dan penyebarannya, butuh pemetaan terhadap daya tampung yang dimiliki zona sekolah yang sudah ditentukan.

“Kemungkinan juga menghadapi kenyataan di lapangan, daya tampung sekolah juga terbatas,” tandasnya.

Namun berdasarkan pertemuan Dewan Pendidikan Sulsel dengan Disdik Sulsel, Adi menyebutkan pihak Disdik telah membuat pemetaan daya tampung yang telah melebihi target siswa yang akan tamat tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Disdik Sulsel, Irman Yasin Limpo menyampaikan, kebijakan sistem zonasi merupakan implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 889/IV tahun 2019 yang mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi 90 persen, 5 persen prestasi dan 5 persen jalur perpindahan orang tua/wali.

“Jadi ini juga didasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 51 tahun 2018 terkait PPDB tahun 2019,” jelasnya.

Tahun lalu, Disdik Sulsel hanya menerapkan sistem zonasi di berbagai sekolah dengan presentase 50 persen, sementara tahun 2019 akan ditingkatkan hingga 40 persen menjadi 90 persen.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi