Fahira Idris

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Harus diakui di periode pertama, lanjut Fahira, karena jargon “kerja kerja kerja”, rakyat jarang disuguhkan gagasan besar presiden bagi negeri ini misalnya saja soal keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial.

"Terlalu banyak ‘mulut’ baik dari PLN maupun institusi diluar PLN yang bersuara mengenai sebab pemadaman. Ini menjadi persoalan karena informasinya berbeda-beda," kata Fahira.

Menurut Fahira, Jakarta masih mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan. Terlebih dalam dua tahun terakhir ini wajah Jakarta lebih baik. Lebih baik Presiden urus ekonomi yang semakin lesu.....

Anggota DPD RI, Fahira Idris menilai akhir-akhir ini, ‘serangan terbuka’ berupa cacian bahkan fitnah terutama di media sosial kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin intensif.

Penegakan hukum sangat penting untuk hindari gesekan antar pendukung. Simak penjelasan Fahira Idris

Tidak lupa kita juga wajib ucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang tanah, rumah, ataupun tempat usahanya terdampak proyek MRT karena peran mereka juga besar terhadap MRT ini

Fahira memperkirakan akan ada gelombang penolakan warga terhadap DPRD DKI Jakarta bila tak setuju melepas saham bir.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris meyakini bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menepati janjinya untuk melepas kepemilikan Pemprov DKI Jakarta di perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), dengan melepas seluruh saham yang dikuasai Pemprov.

Anggota DPD RI Fahiri Idris menilai dalam empat tahun terakhir ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia tidak mengalami kemajuan signifikan dari masa sebelumnya. Bahkan mengalami kemunduran. Begini penjelasannya.

“Jujur saya pesimis RUU LMB bisa selesai dibahas terlebih di tahun politik seperti ini. Oleh karena itu, menurut saya, sudah saatnya publik mengangkat persoalan RUU LMB ini ke pentas Pemilu 2019 dengan menarik komitmen parpol dan para capres terhadap larangan minol di Republik ini.," kata Fahira.

"Umat Islam tidak ingin hanya dipandang sebagai kerumunan tetapi mulai bertransformasi menjadi barisan dan gerakan yang menyebar kabaikan dan manfaat," kata Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Ahad (2/12).

Menurut Fahira, langkah Anies tersebut adalah contoh kebijakan pemimpin yang menjadikan kepentingan warga Jakarta sebagai satu-satu ukuran dalam mengambil keputusan. "Apa yang dulu kita anggap tidak mungkin terjadi, sekarang mendekati kenyataan. Warga Jakarta akhirnya bisa menikmati laut yang memang menjadi haknya, setelah bertahun-tahun hanya bisa diakses segelintir orang,” tukas Fahira.

Menurut Fahira, hadirnya sebuah stadion bertaraf internasional dan dikelola secara profesional sudah menjadi kebutuhan Kota Jakarta, bukan sekedar buat gagah-gagahan.

“Kalau Aksi Bela Tauhid adalah kampanye, pasti sudah dihentikan dan diberi sanksi oleh Bawaslu. Ini kan tidak. Dari sini saja sudah gagal paham,” tukas Fahira lewat rilis yang diterima SERUJI, di Jakarta, Kamis (8/11).

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Jelang setahun pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada 16 Oktober 2018 mendatang, Senator Fahira Idris menyampaikan apresiasinya atas prestasi yang...

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota DPD RI, Fahira Idris memahami aturan Federasi Judo Internasional yang melarang mengenakan jilbab dalam pertandingan karena dinilai bisa membahayakan atlet judo,...

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris berharap pihak kepolisian mengusut cepat dan tuntas pelaku yang membuat situs berisi fitnah dan...