Maklumi Aturan Federasi Judo Larang Jilbab, Begini Tanggapan Fahira Soal Miftahul Jannah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota DPD RI, Fahira Idris memahami aturan Federasi Judo Internasional yang melarang mengenakan jilbab dalam pertandingan karena dinilai bisa membahayakan atlet judo, seperti leher tercekik atau cedera lainnya di bagian kepala.

“Hal ini juga diatur dalam aturan wasit di Federasi Olahraga Buta Internasional (IBSA),” kata Fahira lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Selasa (9/10).

Tanggapan ini disampaikan Senator asal DKI Jakarta ini terkait Atlet Blind Judo Putri Indonesia, Miftahul Jannah yang terpaksa didiskualifikasi dari pertandingan karena memegang teguh prinsipnya untuk tidak melepas jilbab.

Namun, Fahira mengapresiasi keteguhan sikap Miftahul tersebut, walau konsekuensinya harus kehilangan peluang meraih medali.

“Salam hormat dan bangga saya untuk Miftahul Jannah. Keteguhan sikapmu menolak melepas hijab dan rela didiskualifikasi membuat kami salut dan bangga,” ujar Fahira.

Menurut Fahira, walau perjuanga Miftahul harus terhenti dan medali tidak bisa diraih, tetapi kebesaran hati, semangat, kerja keras, dan prestasi yang ditoreh selama ini sudah menjadi ‘medali emas’ di hati rakyat Indonesia.

Fahira berharap ke depan ada kajian khusus baik itu oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC) maupun federasi judo internasional untuk merumuskan strategi dan cara agar atlet judo berjilbab bisa bertanding tentunya dengan prinsip utamanya adalah keselamatan bagi seluruh atlet.

“Tentu IOC dan Federasi Judo atau pihak lain yang terkait lebih paham terkait ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dan kajian ke depan, tentunya prinsip utamanya, tetap keselamatan atlet,” ujarnya.

Menurut Fahira, kebesaran hati Miftahul Jannah adalah sebuah kemenangan dan menjadi teladan serta inspirasi bagi siapapun.

“Walau tersandung aturan dia tetap istiqomah. Sekali lagi salam hormat buat Miftahul Jannah,” pungkas Fahira. (ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER