JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan peluang investasi infrastruktur, khususnya sektor PUPR, kepada swasta dalam “8th World Bank-Singapore Infrastructure Finance Summit” di Singapura, Kamis (5/4).

“Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan tol, tetapi juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi serta perumahan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam 8th World Bank-Singapore Infrastructure Finance Summit di Singapura dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/4).

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Singapura Swee Keat Heng dan Managing Director and Chief Financial Officer, World Bank Group Joaquim Levy.

Basuki mengatakan bahwa kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas sehingga tidak bisa membiayai seluruhnya karena itu keterlibatan investasi swasta sangat terbuka dalam pembangunan infrastruktur Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 s.d. 2019, belanja infrastruktur yang dibutuhkan sebesar Rp5.519 triliun dan dari jumlah itu, kontribusi swasta diharapkan sebesar 37 persen.

Namun, Basuki tidak memerinci berapa persen porsi swasta yang sudah berinvestasi di Indonesia selama 2015 s.d. 2019.

“Investasi tol merupakan investasi padat modal dan jangka panjang karena masa pengembalian modal baru tercapai umumnya di atas tahun ke-20. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan investor dan perbankan menanamkan modalnya,” kata Basuki.

Saat ini sebanyak 39 ruas tol telah dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan nilai Rp328 triliun dan ditargetkan dapat beroperasi di akhir 2018. Kepastian penyelesaian tol sangat penting karena sebelumnya sempat terhenti karena pembebasan lahan yang berlarut.

Pemerintah telah memperbaiki regulasi terkait dengan pengadaan lahan bagi kepentingan umum dengan mengeluarkan Perpres No. 30/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No.71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kementerian Keuangan yang menyediakan dana talangan pengadaan tanah.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Sementara itu, peluang di sektor air minum, dari sisi permintaan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat. Kebutuhan air minum untuk kebutuhan domestik perkotaan pada tahun 2015 sebesar 160.000 liter/detik yang akan meningkat menjadi 260.000 liter/detik pada tahun 2030.