JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Wiranto, mengungkapkan ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.

Hal itu disampaikan Menkopolhukam Jendral (Pur) Wiranto menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat acara Silaturahim antara Panglima TNI dengan purnawirawan TNI, Jumat (22/9) yang lalu, bahwa adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standar TNI.

“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen,” jelas Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Ahad (24/9).

Terkait berbagai isu yang berkembang dari pernyataan Panglima TNI tersebut dengan adanya pihak-pihak yang mengaitkan dengan isu keamanan, lebih lanjut Wiranto menilai bahwa hal itu tidak pada tempatnya dihubung-hubungkankan dengan eskalasi kondisi keamanan.

“Karena ternyata hal tersebut hanya soal adanya komunikasi antarinstitusi yang belum tuntas,” jelas Wiranto.

Diungkapkan juga oleh Menkopolhukam bahwa pengadaan yang dilakuka BIN tersebut izinnya tidak perlu dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri.

“Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Terakhir, Wiranto menghimbau agar polemik seputar persoalan tersebut dihentikan. “Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu tersebut,” pungkasnya. (Ant/Hrn)