BANJARNEGARA –  Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy berharap pemerintah memanggil terlebih dahulu organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diduga anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk ditanyakan komitmen Ormas tersebut dalam menjaga integritas negara dan bangsa Indonesia.

“Pemerintah sebagai fasilitator pembentukan ormas, harus memanggil ormas yang diduga anti-NKRI untuk menanyakan kebenarannya,” kata Romahurmuziy ketika menghadiri pelantikan Pengurus Ranting NU Kecamatan Bawang di Banjarnegara, Sabtu (6/5) malam.

Politisi yang akrab disapa Romi tersebut mengatakan langkah pemanggilan itu perlu dilakukan sebelum pemerintah mengambil tindakan tegas apabila benar ormas tersebut anti-Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Namun, lanjut Romi, apabila mereka mengaku tidak anti-Pancasila maka harus dibuat pernyataan tertulis yang menyatakan ormas tersebut setia kepada NKRI.

“Empat pilar itu bukan kebenaran mutlak, seandainya kesepakatan yang ikat kebersamaan itu tidak semua setuju, namun itu hasil sintesis yang digali dari bumi Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, dia melihat ada sebagian ormas dan gerakan di Indonesia yang bersifat transnasional, bertujuan untuk menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan.

Romi menilai organisasi-organisasi tersebut menafikan kearifan lokal bahwa sebenarnya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 sebagai empat pilar berbangsa adalah ketetapan final dalam perjalanan bangsa Indonesia.

“Ormas-ormas itu menganggap empat pilar itu sebuah keputusan yang belum final dan relatif karena itu mereka ingin menggantinya,” katanya.

Romi mengingatkan kepada ormas-ormas agar tidak main-main dengan Dasar Negara Indonesia karena perdebatan ideologi negara apakah berbasiskan agama atau tidak, sudah menghabiskan energi yang banyak.

Sebelumnya pemerintahan Jokowi telah menegaskan akan menindak tegas ormas yang anti Pancasila, diantaranya lewat pernyataan Menkopolhukan Wiranto.

“Kita sudah mendengarkan pernyataan Presiden mengenai bagaimana menangani ormas-ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi negara. Dan memang di KemenkoPolhukam, tempatnya di situ,” ujar Wiranto di Gedung DPR/MPR, Sabtu (6/5).

Wiranto juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempelajari serta mengawasi perilaku ormas-ormas yang ada di Indonesia.

EDITOR: Harun S