Romahurmuziy: Sebelum Ditindak Tegas, Pemerintah Harus Panggil Ormas Anti NKRI

4
111
Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy.

BANJARNEGARA –  Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy berharap pemerintah memanggil terlebih dahulu organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diduga anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk ditanyakan komitmen Ormas tersebut dalam menjaga integritas negara dan bangsa Indonesia.

“Pemerintah sebagai fasilitator pembentukan ormas, harus memanggil ormas yang diduga anti-NKRI untuk menanyakan kebenarannya,” kata Romahurmuziy ketika menghadiri pelantikan Pengurus Ranting NU Kecamatan Bawang di Banjarnegara, Sabtu (6/5) malam.

Politisi yang akrab disapa Romi tersebut mengatakan langkah pemanggilan itu perlu dilakukan sebelum pemerintah mengambil tindakan tegas apabila benar ormas tersebut anti-Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Namun, lanjut Romi, apabila mereka mengaku tidak anti-Pancasila maka harus dibuat pernyataan tertulis yang menyatakan ormas tersebut setia kepada NKRI.

“Empat pilar itu bukan kebenaran mutlak, seandainya kesepakatan yang ikat kebersamaan itu tidak semua setuju, namun itu hasil sintesis yang digali dari bumi Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, dia melihat ada sebagian ormas dan gerakan di Indonesia yang bersifat transnasional, bertujuan untuk menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan.

Romi menilai organisasi-organisasi tersebut menafikan kearifan lokal bahwa sebenarnya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 sebagai empat pilar berbangsa adalah ketetapan final dalam perjalanan bangsa Indonesia.

“Ormas-ormas itu menganggap empat pilar itu sebuah keputusan yang belum final dan relatif karena itu mereka ingin menggantinya,” katanya.

Romi mengingatkan kepada ormas-ormas agar tidak main-main dengan Dasar Negara Indonesia karena perdebatan ideologi negara apakah berbasiskan agama atau tidak, sudah menghabiskan energi yang banyak.

Sebelumnya pemerintahan Jokowi telah menegaskan akan menindak tegas ormas yang anti Pancasila, diantaranya lewat pernyataan Menkopolhukan Wiranto.

“Kita sudah mendengarkan pernyataan Presiden mengenai bagaimana menangani ormas-ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi negara. Dan memang di KemenkoPolhukam, tempatnya di situ,” ujar Wiranto di Gedung DPR/MPR, Sabtu (6/5).

Wiranto juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempelajari serta mengawasi perilaku ormas-ormas yang ada di Indonesia.

 

EDITOR: Harun S

loading...

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...

Akhirnya Basarnas Temukan Pendaki Gunung Gamalama yang Hilang

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Tim Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut), bersama warga Moya akhirnya berhasil menemukan seorang mahasiswi STIKIP Ternate bernama Rahmi Kadis (21 tahun) dinyatakan...