JAKARTA, SERUJI.CO.ID – APBN 2026 disusun di atas dua asumsi yang kini tampak seperti angka dari dunia lain: harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD70 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS. Pada Senin, 9 Maret 2026, kedua asumsi itu dihantam realita yang jauh lebih keras dari perkiraan siapapun.
Minyak Brent meledak ke USD113,68 per barel sementara rupiah terpuruk di Rp17.090 per dolar. Selisih antara asumsi dan kenyataan ini bukan sekadar angka statistik yang mengganggu. Ia adalah bom fiskal yang sedang berdetak, mengancam stabilitas anggaran negara, daya beli 270 juta rakyat, dan kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia.
📊 Anatomi APBN 2026: Dibangun untuk Dunia yang Sudah Tidak Ada
Untuk memahami skala permasalahannya, kita perlu membedah postur APBN 2026 secara utuh.
Pemerintah menetapkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja Rp3.786,5 triliun, dengan defisit yang direncanakan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB — masih jauh di bawah batas legal 3% dari PDB yang diamanatkan undang-undang.
Dari sisi energi, pemerintah mengalokasikan total anggaran sektor energi Rp402,4 triliun, termasuk Rp210,1 triliun untuk subsidi energi — terdiri dari subsidi BBM Rp25,1 triliun, kompensasi energi ke Pertamina Rp171,3 triliun, dan subsidi listrik Rp101,72 triliun. Angka-angka itu dihitung cermat dengan asumsi ICP USD70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar. Kedua variabel itu kini telah meleset jauh dari realita.
Yang membuat situasi ini lebih kompleks adalah fakta bahwa Indonesia bukanlah negara pengekspor minyak murni — melainkan negara yang berada di posisi tidak menguntungkan sebagai produsen sekaligus importir.
Produksi minyak domestik Indonesia hanya sekitar 610 ribu barel per hari, sementara konsumsi petroleum mencapai 1,7 juta barel per hari — defisit sekitar 1 juta barel per hari yang harus dipenuhi dari impor. Artinya, setiap lonjakan harga minyak dunia memberikan dua efek yang saling berlawanan: sisi penerimaan negara memang bertambah dari lifting minyak domestik, tetapi sisi pengeluaran — terutama subsidi dan kompensasi energi untuk volume impor — membengkak jauh lebih besar.
Ini bukan teori. Ini adalah struktur ekonomi yang mengunci Indonesia dalam posisi rentan setiap kali harga minyak melonjak.
Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu Deni Surjantoro pada Sabtu (7/3/2026) mencatat bahwa rata-rata ICP year-to-date masih di kisaran USD67 per barel — sedikit di bawah asumsi USD70 karena harga yang masih rendah di awal tahun.
Namun, dengan harga ICP yang kini diestimasi menyentuh USD89,7 per barel pada penutupan 6 Maret, dan hari ini sudah berada di atas USD100 per barel, rata-rata tahunan akan melonjak drastis jika kondisi ini berlanjut. Pemerintah sendiri hanya melakukan simulasi sampai ICP USD92 per barel. Hari ini harga sudah melampaui simulasi terjauh pemerintah — dan masih terus naik.
