Sebelumnya, Presiden Ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie menegaskan Indonesia perlu memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar arah pembangunan nasional fokus dan berkesinambungan.

BJ Habibie menyampaikan hal itu saat diskusi “Proses Transformasi Pembelajaran Karakter Bangsa sebagai Implementasi UUD 1945” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 22 Agustus 2017.

“Arah pembangunan nasional berdasarkan pada kemauan politik Pemerintah. Adanya GBHN berisi perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, maka pada pergantian pemerintahan arah pembangunan tetap berkesinambungan,” katanya.

Sementara itu, Forum Rektor Indonesia (FRI) mendorong pemerintah untuk memiliki haluan negara sebagai panduan untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan rakyat.

Wakil Ketua FRI, Asep Saefuddin, Selasa (19/9), mengatakan tanpa adanya haluan negara, maka tujuan pembangunan Indonesia menjadi tidak berkesinambungan, bahkan tidak tertutup kemungkinan pembangunan hanya merupakan penjabaran dari visi-misi presiden dan kekuatan politik. (Ant/SU02)