Pansus DPR Targetkan UU Terorisme Selesai Sebelum November

0
86
gedung dpr
Gedung MPR/DPR/DPD RI.

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang no 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, pasca pasca serangan bom di Kampung Melayu pekan lalu, berusaha mempercepat proses pembahasan dan menargetkan selesai sebelum November 2017.

“Sekarang sudah sampai tahap pembahasan Daftar Inventarisir Masalah oleh Panitia Kerja dengan pemerintah. Dengan dinamika pasca bom Kampung Melayu, kami akan berusaha mempercepat proses penyelesaian yang terakhir dijadwalkan selesai sebelum bulan November 2017,” kata anggota Pansus Terorisme Bobby Rizaldy di Jakarta, Senin (29/5).

Dia mengatakan Pansus ingin revisi UU tersebut diselesaikan sehingga bisa memperkuat upaya deteksi dini dan pencegahan aksi teroris tapi juga tetap tidak melanggar HAM.

Menurut politisi Partai Golkar itu, memang kelihatannya mudah namun dari struktur, sinkronisasi dan harmonisasi UU ini, ada beberapa hal teknis yang perlu disempurnakan.

“Misalnya definisi terorisme yang tidak ada sebelumnya yaitu diseluruh dunia ternyata berbeda-beda,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, pasal mengenai penahanan preventif dari tujuh hari menjadi 30 hari, lalu ramai diberitakan publik akan melanggar HAM.

Anggota Komisi I DPR itu menjelaskan lantas apabila anak-anak terlibat terorisme apakah mengacu ke UU Sistem peradilan Anak atau lex specialist.

“Belum lagi soal koordinasi, karena dalam UU ini belum dimasukan Tugas, Pokok, dan Fungsi serta kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kelembagaan belum dibentuk dengan UU,” katanya.

Karena itu menurut dia bukan hanya membahas DIM namun sistematika perubahan-perubahan UU itu yang memerlukan kajian referensi, masukan publik yang luas dari para stakeholder.

Dia meyakinkan bahwa UU itu bisa efektif tanpa mengurangi rasa keadilan dan tetap terlindungi HAM.

“Seluruh fraksi belum sepakat terkait seluruh poin teknis tersebut jadi tahapannya setelah disampaikan pemerintah, pansus menggelar kajian dengan mengundang banyak stakeholder, mengunjungi semua gugus tugas penindakan teroris,” ujarnya.

Setelah itu menurut Bobby, masing-masing fraksi mempelajari dan memberikan posisi politiknya dalam DIM yang tentunya berbeda2.

Dia mengatakan saat ini DIM revisi UU Terorisme dibahas Pansus dengan pemerintah seperti dari Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI. Budi Suyanto. (Hrn)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terima Zohri di Istana, Presiden Jokowi: Dia Orang Besar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Akhirnya juara dunia lari 100 meter U-20, Lalu Muhammad Zohri bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan Zohri dengan Presiden yang berlangsung di Istana...
rupiah

Rupiah Makin Mengkhawatirkan, Hari ini Terjerembab di Rp14.422

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Kamis (19/7) sesi pembukaan pagi kembali turun 8 poin, menjadi Rp14.422 per dolar...
Idrus Marham

Idrus Marham Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap PLTU Raiu-1

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (19/7) memeriksa Menteri Sosial, Idrus Marham, sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait...

Presiden Jokwi dan Wapres JK Jenguk SBY di RSPAD Gatot Subroto

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjenguk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, hari ini,...

Masih Belum Temukan 12 Surat Tanah, PLN Area Dumai Akan Urus Surat Pengganti

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID - Setelah berusaha mencari dan dua kali berturut-turut PT PLN (Persero) Area Dumai mengumumkan kehilangan sejumlah Sertifikat dan Surat Tanah lewat media,...