DPR Sepakat Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Kematian Petugas Pemilu 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pertemuan silaturahmi antara tim Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (14/5), melahirkan sejumlah kesepakatan, di antaranya, perlunya segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019.

Siaran pers AMP-TKP yang diterima di Jakarta, Rabu (15/5), menyatakan sejak berlangsungnya Pemilu pada 17 April hingga Selasa (14/5), tercatat 604 orang petugas Pemilu telah meninggal dunia.

Mereka meninggal dunia secara beruntun dari hari ke hari dan jumlah terbanyak terjadi di Jawa Barat 131 orang, diikuti Kalimantan Selatan sebanyak 66 orang, Jawa Timur 60 orang, Jawa Tengah 44 orang, dan lain-lain.

Pembentukan TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 tersebut dimaksud bukan untuk mencari kesalahan siapa pun, tetapi untuk mencari penyebab kematian yang tak terbantahkan berdasarkan bukti-bukti jelas dan valid.

Hal ini sekaligus dimaksud untuk menepis berbagai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai penyebab kematian mereka.

Salah satu tokoh Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019, Din Syamsuddin mengakui TGPF yang diusulkan agar segera dibentuk tersebut dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait kematian ratusan petugas Pemilu 2019.

“Jika tidak clear soal kematian mereka, itu akan menjadi dosa warisan dan beban sejarah bagi bangsa kita,” kata Din yang mantan Ketua Umum Muhammadyah dan Ketua Pengarah AMP-TKP.

“Jika itu tidak jelas, sampai kapan pun peristiwa kematian itu akan dikenang dalam sejarah sebagai tragedi demokrasi pertama di dunia,” imbuh Din.

Din berpendapat, meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas Pemilu dan pihak keamanan, adalah kejadian luar biasa. Menurutnya, fenomena tersebut tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dunia internasional mulai menyorot kasus kematian yang tidak biasanya tersebut.

Itu sebabnya, pihaknya mendesak agar DPR mendorong Pemerintah segera membentuk TGPF yang independen bersama masyarakat sipil.

Menurut Din, tim ini mesti dibentuk oleh negara dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan medis maupun tokoh masyarakat, sehingga hasilnya dipercaya dan tidak digugat.

Salah tugas TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 adalah menyingkap penyebab kematian para petugas Pemilu, di antaranya dengan melakukan otopsi. “Tidak ada cara lain. Itu perlu dilakukan supaya jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan. Negara harus segera hadir. Khawatir kalau negara tidak hadir, ini akan menjadi hiruk-pikuk,” katanya

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Lima Macam Riba Yang Diharamkam