DPR Sepakat Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Kematian Petugas Pemilu 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pertemuan silaturahmi antara tim Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (14/5), melahirkan sejumlah kesepakatan, di antaranya, perlunya segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019.

Siaran pers AMP-TKP yang diterima di Jakarta, Rabu (15/5), menyatakan sejak berlangsungnya Pemilu pada 17 April hingga Selasa (14/5), tercatat 604 orang petugas Pemilu telah meninggal dunia.

Mereka meninggal dunia secara beruntun dari hari ke hari dan jumlah terbanyak terjadi di Jawa Barat 131 orang, diikuti Kalimantan Selatan sebanyak 66 orang, Jawa Timur 60 orang, Jawa Tengah 44 orang, dan lain-lain.

Pembentukan TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 tersebut dimaksud bukan untuk mencari kesalahan siapa pun, tetapi untuk mencari penyebab kematian yang tak terbantahkan berdasarkan bukti-bukti jelas dan valid.

Hal ini sekaligus dimaksud untuk menepis berbagai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai penyebab kematian mereka.

Salah satu tokoh Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019, Din Syamsuddin mengakui TGPF yang diusulkan agar segera dibentuk tersebut dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait kematian ratusan petugas Pemilu 2019.

“Jika tidak clear soal kematian mereka, itu akan menjadi dosa warisan dan beban sejarah bagi bangsa kita,” kata Din yang mantan Ketua Umum Muhammadyah dan Ketua Pengarah AMP-TKP.

“Jika itu tidak jelas, sampai kapan pun peristiwa kematian itu akan dikenang dalam sejarah sebagai tragedi demokrasi pertama di dunia,” imbuh Din.

Din berpendapat, meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas Pemilu dan pihak keamanan, adalah kejadian luar biasa. Menurutnya, fenomena tersebut tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dunia internasional mulai menyorot kasus kematian yang tidak biasanya tersebut.

Itu sebabnya, pihaknya mendesak agar DPR mendorong Pemerintah segera membentuk TGPF yang independen bersama masyarakat sipil.

Menurut Din, tim ini mesti dibentuk oleh negara dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan medis maupun tokoh masyarakat, sehingga hasilnya dipercaya dan tidak digugat.

Salah tugas TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 adalah menyingkap penyebab kematian para petugas Pemilu, di antaranya dengan melakukan otopsi. “Tidak ada cara lain. Itu perlu dilakukan supaya jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan. Negara harus segera hadir. Khawatir kalau negara tidak hadir, ini akan menjadi hiruk-pikuk,” katanya

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.