DPR Sepakat Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Kematian Petugas Pemilu 2019


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pertemuan silaturahmi antara tim Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (14/5), melahirkan sejumlah kesepakatan, di antaranya, perlunya segera dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019.

Siaran pers AMP-TKP yang diterima di Jakarta, Rabu (15/5), menyatakan sejak berlangsungnya Pemilu pada 17 April hingga Selasa (14/5), tercatat 604 orang petugas Pemilu telah meninggal dunia.

Mereka meninggal dunia secara beruntun dari hari ke hari dan jumlah terbanyak terjadi di Jawa Barat 131 orang, diikuti Kalimantan Selatan sebanyak 66 orang, Jawa Timur 60 orang, Jawa Tengah 44 orang, dan lain-lain.

Pembentukan TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 tersebut dimaksud bukan untuk mencari kesalahan siapa pun, tetapi untuk mencari penyebab kematian yang tak terbantahkan berdasarkan bukti-bukti jelas dan valid.

Hal ini sekaligus dimaksud untuk menepis berbagai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai penyebab kematian mereka.

Salah satu tokoh Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019, Din Syamsuddin mengakui TGPF yang diusulkan agar segera dibentuk tersebut dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait kematian ratusan petugas Pemilu 2019.

“Jika tidak clear soal kematian mereka, itu akan menjadi dosa warisan dan beban sejarah bagi bangsa kita,” kata Din yang mantan Ketua Umum Muhammadyah dan Ketua Pengarah AMP-TKP.

“Jika itu tidak jelas, sampai kapan pun peristiwa kematian itu akan dikenang dalam sejarah sebagai tragedi demokrasi pertama di dunia,” imbuh Din.

Din berpendapat, meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas Pemilu dan pihak keamanan, adalah kejadian luar biasa. Menurutnya, fenomena tersebut tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dunia internasional mulai menyorot kasus kematian yang tidak biasanya tersebut.

Itu sebabnya, pihaknya mendesak agar DPR mendorong Pemerintah segera membentuk TGPF yang independen bersama masyarakat sipil.

Menurut Din, tim ini mesti dibentuk oleh negara dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan medis maupun tokoh masyarakat, sehingga hasilnya dipercaya dan tidak digugat.

Salah tugas TGPF Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 adalah menyingkap penyebab kematian para petugas Pemilu, di antaranya dengan melakukan otopsi. “Tidak ada cara lain. Itu perlu dilakukan supaya jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan. Negara harus segera hadir. Khawatir kalau negara tidak hadir, ini akan menjadi hiruk-pikuk,” katanya

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Soal Islam Nusantara

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close