Dua Calon Bupati Jombang Tidak Ikut Mencoblos

JOMBANG, SERUJI.CO.ID –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengungkapkan terdapat dua calon yang tidak bisa memberikan hak suaranya atau absen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang yang digelar serentak, 27 Juni 2018.

“Ada dua yaitu Pak Syafiin karena KTP-nya Jakarta dan satu Lagi Pak Nyono karena berhalangan (tahan KPK),” kata Komisoner KPU Kabupaten Jombang Muh Fatoni di Jombang, Rabu (27/6).

Ia mengatakan, KPU sudah melakukan persiapan jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada, termasuk untuk distribusi logistik. Proses distribusi juga tidak ada kendala berarti, sehingga semuanya juga sudah sesuai dengan sasaran.

Selama pelaksanaan pemberian hak suara di Pilkada Jombang, KPU menargetkan hingga 75 persen untuk tingkat kehadiran masyarakat. Jumlah itu dinilai juga realistis mengingat tingkat kehadiran masyarakat di pilkada sebelumnya hingga 70,02 persen.

“Angka partisipasi untuk tingkat kehadiran di pilkada sebelumnya hingga 70,02 persen. Untuk target nasional adalah 77,5 persen dan kami juga sudah menargetkan hingga 75 persen,” kata dia.

Pihaknya mengimbau masyarakat Kabupaten Jombang memberikan hak suaranya di pilkada, sebab pemilihan ini untuk memilih kepala daerah lima tahun ke depan.

“Jadi, ini kesempatan yang sangat strategis masyarakat memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Kami meminta untuk menggunakan hak pilihnya, hak politiknya, warga Jombnag mendatangi TPS yang ada di sekitar lingkungan,” tuturnya.

Sementara itu, Pilkada Jombang diikuti tiga pasangan calon, yakni pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah, lalu Nyono Suharli-Subaidi Muhtar, dan Syafiin-Choirul Anam. Dari calon ini, hanya dua yang tidak bisa memberikan hak suara di Pilkada Jombang.

Walaupun absen, untuk calon Bupati Syafiin juga sudah di Jombang. Namun, untuk calon Bupati Nyono Suharli tidak, karena masih mengikuti proses hukum, setelah dirinya terbelit kasus suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti. Ia ditangkap oleh KPK pada Februari 2018.

KPU juga telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) yang ikut pilkada, yakni 977.676 orang pemilih. Aspirasi mereka disalurkan di 2.147 tempat pemungutan suara (TPS). (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

KAHMI untuk NKRI

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy