Cawalinya Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka, PPP: Kami Serahkan Proses Hukum

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – PPP sebagai parpol pengusung menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap calon Wali Kota (cawali) Kota Malang, Ya’qud Ananda Gudban, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dugaan suap pembahasan perubahan APBD 2015.

Ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer mengatakan secara administrasi pihaknya tak bisa menarik dukungan karena proses Pilkada sudah dimulai. “Sudah ada penetapan dari KPU Malang sehingga sebagai parpol pengusung kami tak bisa menarik dukungan,” jelasnya saat dikonfirmasi SERUJI, di Surabaya, Selasa (20/3).

Pria yang juga ketua FPPP DPRD Jatim ini mengatakan sambil menunggu proses hukum terhadap yang bersangkutan, PPP sebagai partai pengusung tetap menggerakkan mesinnya untuk memenangkan pasangan Nanda-Wanedi di Pilwali Malang 2018.

“Biarkan yang bersangkutan sebagai warga Negara yang baik mengikuti proses hukum dari KPK untuk menyelidiki dugaan suap tersebut. Namun, hal itu tak berpengaruh bagi kami sehingga kami tetap memaksimalkan mesin partai kami untuk kemenangan pasangan Nanda-Wanedi di Pilwali Malang,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, KPK RI telah menetapkan 19 pejabat di Kota Malang terlibat dalam kasus dugaan suap pembahasan perubahan APBD 2015. Dari penetapan tersebut, KPK menetapkan dari pihak eksekutif adalah Wali Kota Malang, Mochammad Anton dan dari pihak legislatif sebanyak 18 anggota DPRD kota Malang periode 2014-2019, dimana cawali Kota Malang Ya’qud Ananda Gudban juga termasuk didalamnya.

Ya’qud Ananda Gudban adalah calon Wali Kota yang berpasangan dengan Ahmad Wanedi dan diusung oleg koalisi PDIP, PAN, Hanura, PPP, dan Partai Nasdem. (Setya/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah

Walau begitu, sekali lagi percayalah bahwa perjuangan Islam politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tak akan pernah mati. Ia akan terus bermetamorfosa dan tersimpan rapi dalam memori kolektif kelompok Islam politik.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.