Suara Menuntut Munaslub PPP Mulai Terdengar dari Berbagai Daerah di Indonesia

JAKARTA – Tuntutan agar segera diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk meminta pertanggugjawaban dan memecat Djan Faridz ataupun Romahurmuziy, mulai disuarakan oleh tokoh dan kader PPP dari berbagai daerah.

Seperti Laskar-laskar PPP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang pada hari ini menyatakan sikap penolakan kepemimpinan Djan Faridz ataupun Romahurmuziy dan meminta segera diselenggarakan Munaslub untuk menyelamatkan PPP.

“Kami menganggap pimpinan kedua kubu batal dan harus diganti. Kami ingin terus menggerakan dan Yogya menjadi motor penggerak muktamar luar biasa,” kata Muhammad Yazid Penasehat laskar PPP DIY di markas DPW PPP DIY, hari ini, Senin (3/4).

Koordinator Tim Ad Hoc Revolusi PPP DIY, Indrayanto juga menegaskan bahwa keluarga besar PPP Yogyakarta telah menyatakan sikap menolak Djan Faridz ataupun Romahurmuziy, sebagai Imam karena dinilai telah mengkhianati perjuangan umat.

“Meminta Mahkamah Partai, agar kedua kubu, Romi dan Djan Farid harus dipecat karena menkhianati amanah dan khitoh partai, meminta Mahkamah Partai memutuskan agar dilaksanakan Muktamar Luar Biasa dalam menyelesaikan konflik internal PPP,” kata  Indrayanto.

Sementara itu sebelumnya di Jakarta, kader muda PPP Usni Hasanudin juga menuntut agar segera diadakan Munaslub untuk meminta pertanggungjawaban baik Djan Faridz ataupun Romahurmuziy, yang telah memberikan dukungan pada pasangan calon gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada Jakarta putaran kedua.

“Segera selenggarakan muktamar luar biasa (Muktamarlub) untuk mengembalikan dan menyelamatkan rumah besar umat Islam,” katanya di Jakarta, Selasa (28/3) lalu.

Di Madura, ulama yang tergabung dalam Forum Ulama’ul Ka’bah Madura (FUKM), juga telah menghimbau seluruh kader PPP untuk mufaraqah atau tidak mengikuti pimpinan atau imam dari kepemimpinan Djan Faridz maupun Romahurmuziy.

“Kami akan melarang umat kami dari mengikuti partai yang dipimpin mereka berdua,” tegas Ketua Umum Forum Ulama’ul Ka’bah Madura (FUKM), KH Ali Karrar Sanhaj dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 30 Maret 2017.

EDITOR: Harun S

19 KOMENTAR

  1. Dulu waktu jumlah partai cuma 3, saya penggemar dan pencinta PPP. Setelah partai menjadi banyak, walau nggak pilih PPP, saya masih tetep “ada rasa” dengan PPP. Tapi setelah P3 diobok obok rejim sekarang ini…. Saya kok jadi muak sama PPP….

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Politisi Kampungan

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER