Dongkrak Elektabilitas, Jokowi Disarankan Ambil Alih Kepemimpinan PDIP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi dinilai masih mempunyai peluang untuk menaikan elektabilitasnya yang cenderung turun disebabkan berbagai peristiwa belakangan ini, yang diyakini bakal menggerus kepercayaan publik terhadap mantan Walikota Solo, Jawa Tengah itu untuk melanjutkan di periode kedua.

“Menurut kami tanda-tandanya sebuah lampu kuning untuk melanjutkan pemerintahan. Nah apakah Jokowi bisa diselamatkan? Bisa saja,” kata Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, dalam acara diskusi ‘Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’ di Tebet, Jakarta, Jumat (6/10).

Menurut Andrianto, jawabanya adalah mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Baik secara halus maupun cara apapun.

Jokowi diyakini mampu mengambil alih pucuk pimpinan PDI Perjuangan dari Megawati Soekarnoputri karena sudah berhasil memenangkan Setya Novanto dalam perebutan kursi Partai Golkar saat bersaing dengan Ade Komarudin.

“‎Dia (Jokowi) partai nggak punya, duit nggak punya. Cuma Walikota Solo, modal mobil Esemka, bisa jadi Presiden itu luar biasa. Ini tantangan berat ke depan,” kata Andrianto.

Menurut Andrianto, pengambil alihan PDIP sangat wajar. Apalagi, Jokowi tidak memiliki kontrol penuh terhadap partai pendukung utamanya tersebut. Malahan, PDIP justru kerap terlihat garang dan nampak seperti partai oposisi bagi pemerintahan.

“Ini memang aneh, Gerindra saja tidak terlalu keras. Termasuk dalam hal Pansus KPK. Jokowi ingin mendukung penegakan hukum, tetapi PDIP justru mendukung Pansus KPK,” ujarnya.

Cara kedua, menurut Andrianto, bisa melalui resufle kabinet. Namun, cara ini dinilai tidak akan efektif membenahi citra Jokowi yang kadung rusak sejak memulai start awal pemerintahannya. Apalagi, pemerintahan yang efektif sebenarnya hanya 3 tahun, sedangkan dua tahun terakhir sudah digunakan untuk persiapan pemilihan presiden periode selanjutnya.

“Memang kalau kedua cara ini tidak dilakukan, peluangnya gimana? Sebenarnya nggak enak, kalau dikatakan kalah,” ujarnya. (Achmad/Arif R)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.