Bawaslu Sultra Dorong Warga Bentuk Forum Anti-Suap

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 tinggal tersisa beberapa bulan lagi, tetapi jumlah pengawas di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terbatas. Kenyataan itu mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra mengajak warga membentuk forum anti-suap.

“Melalui forum itu setidaknya kami akan mendapat banyak kawan yang siap bekerja sama mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Jujur, tanpa bantuan warga kami akan kewalahan. Apalagi sudah diprediksi bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 akan diwarnai banyak pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, di Kendari, Sabtu (22/12).

Hamiruddin mengaku gagasan mendorong warga membentuk forum anti-suap tercetus secara spontan dan mendapat sambutan menggembirakan dari masyarakat. Buktinya, kata Hamiruddin, saat ini sudah ada beberapa forum yang terbentuk. Forum-forum tersebut kemudian meminta pihak Bawaslu yang meresmikan.

Forum tersebut berdasarkan informasi yang dicatat Bawaslu Sultra berlokasi di kampus-kampus, desa-desa, dan sejumlah tempat lain di 17 kota/kabupaten di Sultra.

Baca juga: Kerawanan Pelanggaran Pemilu di Sultra Masuk 10 Besar Nasional

Anggota forum-forum tersebut ada yang pakar, pengamat, dan mahasiswa. Semua misi mereka sama, yakni kontrol sosial dan anti-suap, anti-money politik.

“Mereka ingin melihat penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 berjalan normal, tanpa cacat, tanpa iming iming politik uang,” ujarnya.

Melalui forum itu, katanya, pihaknya akan mensosialisasikan banyak ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan demokrasi serta tahapan Pemilu 2019.

Hingga sejauh ini Bawaslu Sultra telah mendaftar sejumlah lembaga swasta yang siap membantu mengawasi Pemilu mendatang, diantaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Himpunan Mahasiswa Islam Pusat. (AH/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER