Bawaslu Sultra Dorong Warga Bentuk Forum Anti-Suap

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 tinggal tersisa beberapa bulan lagi, tetapi jumlah pengawas di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terbatas. Kenyataan itu mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra mengajak warga membentuk forum anti-suap.

“Melalui forum itu setidaknya kami akan mendapat banyak kawan yang siap bekerja sama mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Jujur, tanpa bantuan warga kami akan kewalahan. Apalagi sudah diprediksi bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 akan diwarnai banyak pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, di Kendari, Sabtu (22/12).

Hamiruddin mengaku gagasan mendorong warga membentuk forum anti-suap tercetus secara spontan dan mendapat sambutan menggembirakan dari masyarakat. Buktinya, kata Hamiruddin, saat ini sudah ada beberapa forum yang terbentuk. Forum-forum tersebut kemudian meminta pihak Bawaslu yang meresmikan.

Forum tersebut berdasarkan informasi yang dicatat Bawaslu Sultra berlokasi di kampus-kampus, desa-desa, dan sejumlah tempat lain di 17 kota/kabupaten di Sultra.

Baca juga: Kerawanan Pelanggaran Pemilu di Sultra Masuk 10 Besar Nasional

Anggota forum-forum tersebut ada yang pakar, pengamat, dan mahasiswa. Semua misi mereka sama, yakni kontrol sosial dan anti-suap, anti-money politik.

“Mereka ingin melihat penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 berjalan normal, tanpa cacat, tanpa iming iming politik uang,” ujarnya.

Melalui forum itu, katanya, pihaknya akan mensosialisasikan banyak ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan demokrasi serta tahapan Pemilu 2019.

Hingga sejauh ini Bawaslu Sultra telah mendaftar sejumlah lembaga swasta yang siap membantu mengawasi Pemilu mendatang, diantaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Himpunan Mahasiswa Islam Pusat. (AH/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.