Kerawanan Pelanggaran Pemilu di Sultra Masuk 10 Besar Nasional

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Tingkat kerawanan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) relatif tinggi. Hingga pekan ini, berdasarkan prediksi pihak terkait di Pusat, kerawanan pelanggaran Pemilu di Sultra masuk 10 besar nasional.

“Kerawanan pelanggaran Pemilu di Sultra masuk 10 besar nasional. Untuk itu kami akan melakukan berbagai cara menekan angka pelanggaran hingga ke titik terendah. Itu sebabnya kami kumpulkan semua komisioner KPU se-Sultra di Kendari, lalu melakukan evaluasi di berbagai bidang secara menyeluruh dan tuntas,” ujar Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir, ditemui di Kendari, Jumat (21/12).

La Ode Abdul Narsir yang juga dosen di Universitas Halu Oleo itu mengaku tingginya angka prediksi pelanggaran Pemilu di daerahnya karena berbagai sebab, salah satu diantaranya karena relatif tingginya pengaduan pelanggaran Pemilu di Sultra yang dilaporkan warga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

Hingga Desember ini pengaduan itu mencapai 23 laporan dan langsung ditindaklanjuti.

Pihak DKPP pun mengingatkan KPU Sultra agar pengaduan warga ditekan dengan cara profesional.

Itu makanya, kata La Ode, walaupun penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) masih relatif panjang waktunya, KPU Sultra sudah siap melaksanakannya,

KPU Sultra ingin memanfaatkan waktu yang tersisa dengan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan Pemilu 2019.

“Kami inginkan hasil akhir yang baik, tanpa cela, tanpa pelanggaran berarti. Kami ingin meninggalkan KPU ini nantinya dengan nama harum dan diingat masyarakat,” pungkasnya. (AH/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy