Terkait Pengunduran Diri Bupati Madina Karena Jokowi Kalah, Begini Tenggapan Mendagri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menanggapi pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution yang disebabkan kecewa karena kekalahan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf di daerah yang ia pimpin.

Pengunduran diri tersebut terungkap lewat sebuah surat berkop Bupati Madina yang ditandatangani Dahlan tertanggal 18 April 2019 dan beredar luas di media sosial.

“Benar yang bersangkutan membuat surat tersebut,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (21/4).

Menurut Mendagri, surat bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 terkait pengunduran diri Dahlan tersebut secara prosedur tidak tepat, yang mestinya ditujukan kepada DPRD setempat.

“Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditujukan kepada DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumatera Utara,” jelas Tjahjo Kumolo.

Diungkapkan juga oleh Tjajo, bahwa akhir masa jabatan Dahlan Hasan yang dulunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih panjang, yakni hingga Juni tahun 2021.

“Tapi alasan mundur ini sangat tidak lazim, sehingga akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung,” tutur Tjahjo.

Dijelaskan Tjhajo, karena alasan mundur yang tidak lazim tersebut, Kemendagri akan mempelajari dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Pertama kita akan pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemprov Sumut. Kemudian kami akan terus komunikasikan dengan Pemprov untuk fasilitasi,” tukas Tjahjo.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Madina, Sumatera Utara, Dahla Hasan Nasution mengajukan pengunduran diri karena hasil Pilpres 2019 di daerahnya tidak sesuai harapan dengan kalahnya pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Pengunduran diri Dahlan tersebut, disampaikan lewat sebuah surat yang ditujukan ke Presiden Jokowi d.p Menteri Dalam Negeri. Surat tersebut membuat heboh, karena tersebar di media sosial.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.