Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Belakangan marak pro-kontra soal rencana Kemenristekdikti untuk merekrut Rektor asing memimpin kampus di dalam negeri. Alasan yang digunakan pemerintah adalah keinginan meningkatkan peringkat perguruan tinggi Indonesia di dunia.

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

“Sebenarnya ini persolannya bukan antara orang asing atau orang kita. Tetapi, Rektor dengan kualitas dan kualifikasi internasional,” kata Nugroho usai diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertema ‘Menimbang Talenta ASN: Siapkah Hadapi Era Digital’, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Kamis (8/8).

Nugroho menjelaskan wacana itu sebenarnya adalah membangun ekosistem pimpinan dan pengajar dengan kualifikasi internasional, misalnya terakreditasi Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE).

Intinya, imbuh Nugroho, berkualitas internasional sehingga kualitas, SDM, pendanaan, dan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia akan semakin membaik.

“Nanti, area yang harus dipertajam di situ. Kualifikasinya seperti apa? Jadi, tidak mengatakan nomor satu warga negara asing. Tetapi, kualifikasi internasional. WNA boleh mengajukan diri, WNI boleh juga mengajukan diri,” katanya.

Mengenai ada kritik dari sejumlah rektor perguruan tinggi negeri, itu mengakui kritikan itu muncul karena pemahaman bahwa rektornya harus asing.

“Dan karena asing, mendapatkan perlakuan istimewa, bukan seperti orang Indonesia. Jadi saya tutup debatnya, kualifikasi internasional,” ujarnya.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia sebagai negara besar dengan kampus-kampusnya yang bagus harus masuk ke taraf internasional.

“Siapapun yang memimpin, kulitnya putih, kuning, sawo matang, atau atau apalah terserah. Pokoknya, kualifikasi internasional,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mewacanakan mempekerjakan rektor asing dalam rangka menaikkan peringkat perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 besar dunia.

Bahkan, Nasir mengaku telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo soal rencana pemerintah yang akan mendatangkan rektor asing.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER