Serukan Turunkan Jokowi, Mahasiswa Jakarta Akan Long March ke Gedung DPR

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Dewan Eksekutif Mahasiswa yang berada dalam naungan Bewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) dan aliansi Mahasiswa Primordial se-Jabodetabek, akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Aksi yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat (14/9) mulai pukul 11.30 WIB, didorong oleh keprihatian mahasiswa atas terus melemahnya nilai tukar rupaih terhadap dolar AS.

“Di tambah lagi dengan pernyataan Mentri Agama yang dengan lantang mengatakan untuk mengurangi volume suara adzan,” kata Presiden Nasional BEM PTAI, Cecep Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Jumat (14/9).

Dikatakan juga, bahwa kebijakan pemerintah yang telah mencabut subsidi BBM akhirnya berdampak dengan harga kebutuhan bahan pokok, yang makin menyulitkan masyarakat.


“Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya,” ujarnya.

BACA JUGA:  Mantan Panglima: Marsekal Yuyu Sutisna Mumpuni Jabat KSAU

Selain itu, lanjut Cecep, utang pemerintah yang terus membengkak telah mempermalukan bangsa Indonesia.

“Dan yang lebih memalukan lagi pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunannya,” pungkasnya.

Dalam aksi unjuk rasa ini mahasiswan akan melakukan long march dari Gedung Menpora ke Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Adapun tuntutan yang akan disampaikan ke DPR RI adalah sebagai berikut;

  1. Turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan,
  2. Mendesak kementrian terkait untuk membenahi perekonomian Bangsa,
  3. Meminta TNI/POLRI agar tetap menjaga netralitasnya dalam menjaga pilpres 2019,
  4. Copot Lukman Hakim sebagai menteri Agama R.I,
  5. Turunkan Harga BBM,
  6. Stop Impor luar negeri,
  7. Hapus perpres No. 20 thn 2018 tentang TKA.

(ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

66 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Memaknai Indonesia

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi