Serukan Turunkan Jokowi, Mahasiswa Jakarta Akan Long March ke Gedung DPR

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Dewan Eksekutif Mahasiswa yang berada dalam naungan Bewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) dan aliansi Mahasiswa Primordial se-Jabodetabek, akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Aksi yang akan dilaksanakan hari ini, Jumat (14/9) mulai pukul 11.30 WIB, didorong oleh keprihatian mahasiswa atas terus melemahnya nilai tukar rupaih terhadap dolar AS.

“Di tambah lagi dengan pernyataan Mentri Agama yang dengan lantang mengatakan untuk mengurangi volume suara adzan,” kata Presiden Nasional BEM PTAI, Cecep Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Jumat (14/9).

Dikatakan juga, bahwa kebijakan pemerintah yang telah mencabut subsidi BBM akhirnya berdampak dengan harga kebutuhan bahan pokok, yang makin menyulitkan masyarakat.

“Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan harga diri bangsa saat ini seakan kehilangan kedaulatannya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Cecep, utang pemerintah yang terus membengkak telah mempermalukan bangsa Indonesia.

“Dan yang lebih memalukan lagi pemerintah hari ini mengandalkan utang luar negeri dalam melakukan pembangunannya,” pungkasnya.

Dalam aksi unjuk rasa ini mahasiswan akan melakukan long march dari Gedung Menpora ke Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Adapun tuntutan yang akan disampaikan ke DPR RI adalah sebagai berikut;

  1. Turunkan Jokowi dari tahta kepresidenan,
  2. Mendesak kementrian terkait untuk membenahi perekonomian Bangsa,
  3. Meminta TNI/POLRI agar tetap menjaga netralitasnya dalam menjaga pilpres 2019,
  4. Copot Lukman Hakim sebagai menteri Agama R.I,
  5. Turunkan Harga BBM,
  6. Stop Impor luar negeri,
  7. Hapus perpres No. 20 thn 2018 tentang TKA.

(ARif R)

66 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi