Ditambahkan Ganda, yang dikhawatirkan dari politik identitas ini dan pembelahan masyarakat, justru pada esensi ideologis tentang keadilan sosial yang tidak terjadi.

“Rejim Jokowi hanya peduli dengan isu identitas yang tidak terhubungkan dengan akses pada kepemilikan. Kekuasaan konglomerasi semakin tidak terbatasi. Tidak ada kritik pihak-pihak rezim Jokowi atas ketimpangan sosial. Meski, mengklaim merespon dalam agenda aksi atau program pemerintah. Namun, kritik atas ketimpangan sebagai sebuah sikap resmi tidak ada,” ujarnya.

Amatan Ganda, yang semakin jelas terideologisasi adalah kelompok Islam, karena politik identitas berkembang ke isu keadilan sosial.

“Kekhawatiran pertama adalah benturan sosial yang semakin parah dan lama antara kedua kubu. Kekhawatiran kedua, jika rezim Jokowi terus berkuasa, polanya tanpa kritik terhadap isu-isu keadilan. Itu sebuah ‘fake ideology’, cuma benci keislaman, tapi tidak menawarkan tema keadilan sosial,” pungkasnya.

Sebelumnya, SBY saat memberi sambutan dalam pembekalan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (10/11), menyinggung soal politik identitas di Indonesia.

Menurut Presiden ke-6 RI ini, politik di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan, dimana mengemukanya politik identitas atau politik yang terpengaruh dengan ideologi dan paham ekstrem.

“Sejak berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah, berubah adalah makin mengemukanya politik identitas, atau politik SARA dan politik yang sangat dipengaruhi oleh ideologi dan paham,” kata SBY.

Pada kesempatan tersebut, SBY juga menyampaikan harapannya agar Pemilu 2019 mendatang berlangsung damai dan demokratis.

“Inilah harapan kami, Demokrat tidak ingin kontestasi Pilpres dan Pileg tahun depan yang prosesnya sudah berlangsung sejak sekarang ini tidak menimbulkan perpecahan bangsa, tidak mengarah ke disintegrasi, tapi kerukunan dan persatuan bangsa kita. Menangis kita kalau itu terjadi,” tukas SBY. (ARif R)