JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan tidak setuju dengan pelabelan Pemerintah Tiongkok anti-Islam terkait persoalan muslim Uighur di Xinjiang, China.

“Pelabelan anti-Islam itu prematur, reaktif, tergesa-gesa, dan mengesampingkan fakta sejarah,” kata Yaqut Cholil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (21/12).

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini mengatakan, fakta terkait Xinjiang juga dibelokkan sedemikian rupa sehingga menjadi senjata dari kekuatan politik tertentu untuk menyerang kekuatan politik lainnya. Fakta yang dihimpun GP Ansor sangat jauh berbeda dengan sebaran isu di Indonesia.

“Berita yang tersebar bahwa Pemerintah Tiongkok anti-Islam adalah pesan yang dibawa kepentingan tertentu, menunggang pada kekuatan politik tertentu, dengan tujuan membawa segala macam krisis tersebut ke Indonesia,” kata Gus Yaqut.

Menurutnya, persoalan muslim Uighur di Xinjiang adalah persoalan yang sangat kompleks sehingga tidak bisa hanya dilihat satu segi.

“Persoalan ini sudah dimulai sejak Tiongkok masih dalam masa kedinastian,” terangnya.

Menurutnya, GP Ansor akan mengutuk jika benar ada represi terhadap warga muslim Uighur yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Namun, lanjutnya, tindakan Pemerintah Tiongkok dalam menanggulangi persoalan separatisme, ekstremisme, dan terorisme tidak boleh diabaikan.

“Separatisme ini tentu saja ditangani Pemerintah Tiongkok dengan cara dan langkah mereka yang harus dihormati oleh semua pihak karena menyangkut kedaulatan sebuah negara bangsa,” ujarnya.

Ia lantas menyamakan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani gerakan separatisme dan terorisme sehingga tidak ada hak bagi entitas negara mana pun untuk ikut campur urusan dalam negeri negara berdaulat yang lain.

“Untuk itu, GP Ansor mengajak pada semua pihak untuk menyikapi persoalan Xianjiang ini dengan bijak, dan tidak memanfaatkan kejadian ini untuk tujuan-tujuan yang bisa memperkeruh suasana bangsa kita sendiri,” pungkasnya. (SU05)