Perppu Ormas Disetujui Jadi Undang Undang, Inilah 7 Fraksi Yang Mendukung

5
498
  • 50
    Shares
Rapat Paripurna DPR
Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 setujui RUU tentang Penetapan Perppu No.2/2017 ttg Perubahan Atas UU No.17/2013 ttg Ormas jadi UU, pada Selasa, 24/10/2017. (Foto: @DPR_RI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Akhirnya DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017‎ tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).

Meski terjadi perdebatan alot selama dua jam, tujuh fraksi menyatakan setuju dan sisanya menolak.

Ketujuh fraksi yang setuju tersebut adalah adalah PDI Perjuangan, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat dan Hanura. Sedangkan ketiga fraksi yang menolak adalah PKS, PAN dan Gerindra.

Alasan ketiga fraksi tersebut menolak disahkanya Perppu Ormas menjadi UU karena dinilai bermasalah secara substansial dan dinilai tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perppu. Bahkan, sejak awal PKS mengaku memberi catatan kritis setelah melakukan kajian mendalam, serta ‎mendengar pendapat ahli.

“Mayoritas ahli, aktivis Ormas, dan aktivis LSM menilai substansi Perppu bermasalah dan berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul,” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, di Jakarta, Selasa (23/10).

PKS pun menyayangkan mayoritas wakil rakyat justru mendukung lahirnya UU tersebut. Sebab, setelah disahkan menjadi UU akan membawa konsekuensi logis bahwa satu-satunya yang menentukan suatu Ormas itu layak dibubarkan tanpa melalui proses peradilan adalah pemerintah, tidak seperti diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas yang dianulirnya.

“Ini akan membuka pintu kesewenangan karena pembubaran Ormas tidak due process of law,” kata Jazuli.

Jazuli melanjutkan, sejumlah pasal terutama kriteria pelanggaran atau larangan Ormas juga ambigu. Bahkan, terdapat pasal karet yang bisa ditafsirkan sepihak dan sewenang-wenang. Selain itu, pemberatan pidana yang menyimpang dari KUHP akan mengancam kebebasan dan demokrasi yang dijamin konstitusi.

“Tujuan fraksi PKS dan fraksi-fraksi yang menolak Perppu justru baik bagi pemerintah karena menjaganya agar tidak jatuh pada kesewenangan dan sikap otoriter yang pasti dimusuhi rakyat,” kata dia.

Menurut Jazuli, pihaknya sangat mendukung pemerintah yang ingin menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari radikalisme dan tindakan yang mengancam atau ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Namun, menurutnya hendaknya sikap tersebut harus merujuk pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Dengan demikian, Perppu tersebut sejatinya kehilangan basis argumentasi kegentingan. Kalaupun ada yang perlu diperbaiki, menurut Jazuli lebih baik merevisi UU Ormas. “Bukan dengan Perppu yang membuka kesewenangan ini,” kata dia.

Meski mayoritas setuju terhadap Perppu Ormas, menurut Jazuli sejatinya mereka menilai substansinya bermasalah. Hal itu terbukti dari tiga fraksi yang memberikan catatan khusus agar segera direvisi setelah disahkan. Ketiga partai tersebut, PPP, Partai Demokrat dan PKB.

“Ini artinya 6 dari 10 fraksi menilai Perppu bermasalah dan tidak sejalan atau sekurang-kurangnya dikhawatirkan bertentangan dengan semangat konstitusi dan demokrasi,” tukasnya. (Achmad/Hrn)

5 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU