NUSA DUA, SERUJI.CO.ID – Survei ekonomi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2018 menyebutkan utang Pemerintah RI tergolong masih rendah dan terjaga.
Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Nusa Dua, Bali, Rabu, memaparkan hasil survei ekonomi OECD di Indonesia yang salah satunya terkait utang pemerintah.
“Adanya aturan terkait defisit anggaran telah menahan pertumbuhan utang,” katanya.
Namun, pengeluaran tambahan untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial terkendala oleh rendahnya pendapatan.
Oleh karena itu, kata Gurria, sumber daya harus didapatkan melalui efisiensi yang lebih baik dan pendapatan yang lebih besar.
“Pertumbuhan belanja gaji pegawai negeri telah berhasil dibatasi pada 2017 dan transfer dana ke daerah yang ditargetkan makin membaik,” katanya.
Tetapi, kata dia, pengeluaran untuk subsidi energi kini kembali naik setelah sempat turun pada 2014-2017.
“Mengganti cara pemberian bantuan sosial menjadi bantuan tunai bersyarat dan transfer nontunai akan meningkatkan target,” katanya.
Secara umum OECD mencatat standar hidup di Indonesia juga terus meningkat.
Hal itu disebutkannya berkat ekspansi ekonomi yang kokoh dan kebijakan pemerintah yang baik, sehingga angka kemiskinan dan ketimpangan makin menurun, dengan akses pada layanan publik makin meluas.
OECD juga mencatat pendapatan per kapita yang tumbuh makin kuat di Indonesia, meski sayangnya kesenjangan infrastruktur masih besar dan belanja kesehatan serta bantuan sosial perlu ditambah lagi demi meningkatkan inklusifitas.
“Kesejahteraan juga akan lebih baik jika capaian hasil terkait lingkungan lebih mendapat perhatian,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan terus solid di kisaran lima persen per tahun yang dipertahankan sejak 2013 didorong oleh faktor konsumsi dan akhir-akhir ini juga didorong oleh investasi infrastruktur yang memang dibutuhkan.
Sementara inflasi tahunan berada di tengah-tengah rentang 3,5 persen (plus minus 1 persen).
Sebelumnya Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyatakan Indonesia tidak membutuhkan utang IMF terutama untuk urusan penanggulangan bencana.
“Utang IMF bukanlah pilihan, sebab ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya,” ucap wanita berkebangsaan Prancis itu. (Ant/SU01)
