Nilai Utang Pemerintah Indonesia Tergolong Rendah, Begini Hasil Survei OECD

NUSA DUA, SERUJI.CO.ID – Survei ekonomi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2018 menyebutkan utang Pemerintah RI tergolong masih rendah dan terjaga.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Nusa Dua, Bali, Rabu, memaparkan hasil survei ekonomi OECD di Indonesia yang salah satunya terkait utang pemerintah.

“Adanya aturan terkait defisit anggaran telah menahan pertumbuhan utang,” katanya.

Namun, pengeluaran tambahan untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial terkendala oleh rendahnya pendapatan.

Oleh karena itu, kata Gurria, sumber daya harus didapatkan melalui efisiensi yang lebih baik dan pendapatan yang lebih besar.

“Pertumbuhan belanja gaji pegawai negeri telah berhasil dibatasi pada 2017 dan transfer dana ke daerah yang ditargetkan makin membaik,” katanya.

Tetapi, kata dia, pengeluaran untuk subsidi energi kini kembali naik setelah sempat turun pada 2014-2017.

“Mengganti cara pemberian bantuan sosial menjadi bantuan tunai bersyarat dan transfer nontunai akan meningkatkan target,” katanya.

Secara umum OECD mencatat standar hidup di Indonesia juga terus meningkat.

Hal itu disebutkannya berkat ekspansi ekonomi yang kokoh dan kebijakan pemerintah yang baik, sehingga angka kemiskinan dan ketimpangan makin menurun, dengan akses pada layanan publik makin meluas.

OECD juga mencatat pendapatan per kapita yang tumbuh makin kuat di Indonesia, meski sayangnya kesenjangan infrastruktur masih besar dan belanja kesehatan serta bantuan sosial perlu ditambah lagi demi meningkatkan inklusifitas.

“Kesejahteraan juga akan lebih baik jika capaian hasil terkait lingkungan lebih mendapat perhatian,” katanya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan terus solid di kisaran lima persen per tahun yang dipertahankan sejak 2013 didorong oleh faktor konsumsi dan akhir-akhir ini juga didorong oleh investasi infrastruktur yang memang dibutuhkan.

Sementara inflasi tahunan berada di tengah-tengah rentang 3,5 persen (plus minus 1 persen).

Sebelumnya Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyatakan Indonesia tidak membutuhkan utang IMF terutama untuk urusan penanggulangan bencana.

“Utang IMF bukanlah pilihan, sebab ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya,” ucap wanita berkebangsaan Prancis itu. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Krisis Akal Budi

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER