MK Tolak Uji Materi UU Perdagangan Orang Yang Diajukan Seorang Penjual Cobek

0
84
mahkamah konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi UU Perdagangan Orang yang diajukan oleh seorang penjual cobek bernama Tajudin.

“Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis (19/10).

Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa dirinya menjadi korban kriminalisasi akibat berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang.

Atas dalil pemohon maka Mahkamah berpendapat bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang.

“Tindak pidana ini mempunyai karakteristik khusus karena melibatkan aspek kompleks serta melintasi batas-batas negara yang dilakukan dengan organisasi yang rapi dan tertutup,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mengenai kasus yang dihadapi oleh pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu tidak terkait dengan konstitusionalitas undang-undang melainkan persoalan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan erat dengan persoalan pembuktian.

“Apabila dalam suatu kasus konkret seseorang dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, hal itu bukan berarti pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,” ujar Manahan.

Tajudin selaku pemohon dalam perkara ini sempat menjalani hukuman selama sembilan bulan dengan dakwaan mempekerjakan anak di bawah umur. Tajudin kemudian dibebaskan pada 14 Januari 2017 karena tidak terbukti bersalah atas dakwaan tersebut.

Atas kasus yang menimpanya, Tajudin kemudian meminta Mahkamah menafsirkan frasa “eksploitasi secara ekonomi” dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak dengan lebih jelas. (Ant/SU01)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...