Selain di Jakarta, Brigjen (anumerta) Katamso Darmokusumo yang ketika itu menjabat Komandan Korem 072/Pamungkas dan Kolonel (anumerta) Sugiono yang saat itu menjabat Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, terbunuh pada 30 September 1965 di Yogyakarta.

Aksi berdarah itu membuat Panglima Kostrad Mayjen Soeharto mengambil alih pasukan TNI Angkatan Darat. Para perwira TNI yang terbunuh itu mendapat gelar kehormatan sebagai Pahlawan Revolusi.

Soeharto yang dilantik menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani, memimpin operasi penangkapan bahkan pembunuhan terhadap siapa saja yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965/Partai Komunis Indonesia (PKI) dan memberangus partai itu. Ia menyebut peristiwa itu sebagai G30S/PKI meskipun faktanya aksi tersebut terjadi pada 1 Oktober 1965. Justru sejak itu hingga kini tiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Penangkapan dan pembunuhan besar-besaran atas siapa saja yang diduga terlibat PKI berlangsung hingga 1966 terlebih setelah Soeharto dilantik MPRS menjadi Presiden RI pada 12 Maret 1967 menggantikan Soekarno. Inilah yang membuat sejaran bangsa Indonesia makin kelam karena mereka “diperangi” rezim tanpa proses peradilan hukum.

Rezim Orde Baru tampil melakukan koreksi total atas Orde Lama pimpinan Soekarno. Orde Baru yang sentralistik dan otoriter pun berakhir pada 1998 dengan kelahiran Orde Reformasi.

Namun hingga kini tragedi 1965 merupakan beban sejarah. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tak ingin terus menerus memikul beban sejarah dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah melalui Kementerian Polhukam beserta Komnas HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden pernah menyelenggarakan Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Sejarah” di Jakarta pada 18-19 April 2016 untuk menghasilkan berbagai rekomendasi kepada pemerintah. Simposium itu antara lain dihadiri sekitar 200 orang dari berbagai kalangan, termasuk Catherine Panjaitan, salah satu keluarga DI Panjaitan.

Simposium itu antara lain merekomendasikan rehabilitasi umum bagi korban HAM dalam konteks memberikan hak sipil dan hak warga negara sepenuhnya tanpa stigma dan diskriminasi.