Komnas HAM: 10 Pelanggaran HAM Berat Belum Ditindaklanjuti Jaksa Agung


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)┬ámengatakan ada sebanyak 10 pelanggaraan HAM berat yang telah diserahkan Komnas HAM hingga 2018 kepada Jaksa Agung belum ditindaklanjuti.

“Komnas HAM meminta kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung agar segera melakukan penyidikan terhadap 10 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang hingga kini belum dilanjutkan,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam peringatan Hari HAM Internasional 2018 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12).

Taufan menyebut 10 pelanggaran HAM berat yang dimaksud antara lain penembakan mahasiswa Trisakti dalam Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I dan Semanggi II, kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998, kasus penembakan misterius (petrus), peristiwa Pembantaian Massal 1965, peristiwa Talangsari Lampung, kasus Wamena, kasus Wasior, peristiwa Jambu Keupok Aceh, dan peristiwa Simpang KKA Aceh.

“Dalam pertemuan terakhir dengan Presiden Jokowi pada 8 Juni 2018 lalu terdapat arahan agar kasus tersebut dimulai proses yudisialnya,” katanya.

Menurutnya, jalur yudisial diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, dan hasil penyelidikannya diserahkan kepada penyidik (Jaksa Agung).

“Untuk mekanisme di luar persidangan, terdapat kemungkinan tersebut, tetapi Komnas HAM menekankan cara itu tetap harus berlandaskan hukum,” ujarnya.

Kasus Wamena dan Jambu Kepok disebutnya memiliki kerumitan lebih sedikit dibandingkan kasus 1965 dan 1998 sehingga diharapkan segera dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Waktu itu sudah muncul disebut kasus ini (kasus Wamena dan Jambu Kepok), tetapi hingga sekarang gantung lagi,” ujarnya.

Menurut Taufan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini harus diselesaikan karena merupakan kewajiban bangsa ini sebagai bangsa beradab.

Taufan mengatakan, sejak berdiri selama 25 tahun, Komnas HAM telah menyelidiki 13 pelanggaran berat HAM. Tiga di antaranya telah selesai diputuskan di pengadilan HAM ad hoc, yaitu kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003).

Sementara itu, penyelidikan dugaan pelanggaran berat HAM yang baru diselesaikan Komnas HAM adalah peristiwa Rumah Geudong di Aceh yang terjadi pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) 1989-1998. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close