Ketum Ansor Dipolisikan Buntut Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Peristiwa pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan oknum dari Barisan Ansor Serbaguna (Banser), di Kabupaten Garut pada saat peringatan Hari Santri Nasional, Senin (22/10) kemarin, berbuntut panjang.

Selain dikecam oleh berbagai kalangan karena dianggap menghina kalimat tauhid yang jadi keyakinan umat Islam, hari ini, Selasa (23/10) para pengacara yang tergabung dalam LBH Street Lawyer melaporkan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Sebagai Ketua Umum Ansor, dia (Yaqut, red) bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya yang telah melakukan pembakaran. Dan ini bukan sekali saja,” kata salah satu pengacara LBH Street Lawyer, Juanda Eltari usai melapor di Gedung Sementara Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Selasa (23/10).

Selain melaporkan Gus Yaqut, LBH Street Lawyer juga melaporkan oknum Banser yang diduga melakukan pembakaran bendera berkalimat tauhid tersebut.

Baca juga: Kecam Pembakaran Bendera Tauhid, KH Tatang: Banser Segeralah Minta Maaf !

Menurut LBH Street Lawyer, tindakan Banser ini bukan sekali ini saja terjadi. Tapi sudah beberapa kali, seperti kasus pembatalan ceramah ustadz Abdul Somad di Jawa Tengah hanya karena ada topi yang bertuliskan kalimat tauhid.

“Selain itu, juga ada razia-razia yang dilakukan oleh Banser, seperti di Cikarang. Juga ada pedagang bendera tauhid dirazia (Benzer),” kata Sumadi Admaja, pengacara lain dari LBH Street Lawyer yang turut melaporkan ke Bareskrim Polri.

Akibat berbagai peristiwa itulah, imbuhnya, lembaganya membuat laporan ke Bareskrim Polri dengan tujuan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Baca juga: Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid, Ridwan Kamil: Pelaku Harus Segera Minta Maaf

Laporan LBH Street Lawyer diterima Bareskrim Polri dengan nomor laporan Polisi: STTL/1102/X/Bareskrim tertanggal 23 Oktober 2018 dengan terlapor Yaqut Cholil Qoumas, dengan dugaan melanggar pidana terhadap ketertiban umum, konflik suku, agama dan ras antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dalam UU 1/1946 serta pasal 156a KUHP dan UU 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Semoga polisi berani bertindak mengenakan pasal UU Ormas ke Banser,” pungkas Juanda. (ARif R)

30 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER