Ketum Ansor Dipolisikan Buntut Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Peristiwa pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan oknum dari Barisan Ansor Serbaguna (Banser), di Kabupaten Garut pada saat peringatan Hari Santri Nasional, Senin (22/10) kemarin, berbuntut panjang.

Selain dikecam oleh berbagai kalangan karena dianggap menghina kalimat tauhid yang jadi keyakinan umat Islam, hari ini, Selasa (23/10) para pengacara yang tergabung dalam LBH Street Lawyer melaporkan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Sebagai Ketua Umum Ansor, dia (Yaqut, red) bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya yang telah melakukan pembakaran. Dan ini bukan sekali saja,” kata salah satu pengacara LBH Street Lawyer, Juanda Eltari usai melapor di Gedung Sementara Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Selasa (23/10).

Selain melaporkan Gus Yaqut, LBH Street Lawyer juga melaporkan oknum Banser yang diduga melakukan pembakaran bendera berkalimat tauhid tersebut.

Baca juga: Kecam Pembakaran Bendera Tauhid, KH Tatang: Banser Segeralah Minta Maaf !

Menurut LBH Street Lawyer, tindakan Banser ini bukan sekali ini saja terjadi. Tapi sudah beberapa kali, seperti kasus pembatalan ceramah ustadz Abdul Somad di Jawa Tengah hanya karena ada topi yang bertuliskan kalimat tauhid.

“Selain itu, juga ada razia-razia yang dilakukan oleh Banser, seperti di Cikarang. Juga ada pedagang bendera tauhid dirazia (Benzer),” kata Sumadi Admaja, pengacara lain dari LBH Street Lawyer yang turut melaporkan ke Bareskrim Polri.

Akibat berbagai peristiwa itulah, imbuhnya, lembaganya membuat laporan ke Bareskrim Polri dengan tujuan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Baca juga: Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid, Ridwan Kamil: Pelaku Harus Segera Minta Maaf

Laporan LBH Street Lawyer diterima Bareskrim Polri dengan nomor laporan Polisi: STTL/1102/X/Bareskrim tertanggal 23 Oktober 2018 dengan terlapor Yaqut Cholil Qoumas, dengan dugaan melanggar pidana terhadap ketertiban umum, konflik suku, agama dan ras antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dalam UU 1/1946 serta pasal 156a KUHP dan UU 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Semoga polisi berani bertindak mengenakan pasal UU Ormas ke Banser,” pungkas Juanda. (ARif R)

30 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Blunder

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi