Ketua Umum Ansor Minta Polri Evaluasi Keberadaan Rutan untuk Napi Teroris

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta ada evaluasi secara menyeluruh keberadaan Rumah Tahanan (Rutan) untuk napi teroris (napiter). Juga harus ada evaluasi prosedur tetap keamanan selama ini yang sudah dilakukan.

Hal ini terkait dengan terjadinya kasus kerusuhan dan penyanderaan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, yang berlangsung dari Selasa (8/5) hingga Kamis (10/5) menjelang fajar.

“Coba lihat saja, ada alat komunikasi bisa masuk ke dalam sehingga bisa mengunggah propaganda atas kasus tersebut ke media sosial. Mereka juga bisa dengan mudah membuat kerusuhan bahkan menguasai senjata sampai 30 pucuk. Ini bahaya sekali,” kata Yaqut di Jakarta, Kamis (10/5).

Selain itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta agar dilakukan pemisahan bagi napiter di rutan-rutan umum.

BACA JUGA:  Warga Mamuju Ancam Boikot Produk Amerika Serikat

“Tentu dengan melakukan profiling terhadap napi teroris itu sendiri. Apakah dia tergolong ideolog, anggota militan atau simpatisan,” kata Yaqut.

Yaqut juga memuji Polri yang telah berhasil mengatasi kasus rusuh dan penguasaan rumah tahanan di Mako Brimob oleh narapidana terorisme.

“Saya memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras Polri yang berhasil mengakhiri ‘drama’ mengerikan lebih dari 38 jam tanpa menimbulkan korban baru, baik dari pihak aparat maupun dari napiter,” katanya.

GP Ansor mendukung penuh pihak kepolisian yang menyelesaikan kasus pembangkangan napiter tersebut dengan mekanisme penanggulangan pemulihan keadaan mengingat yang dilakukan para napiter sudah sangat brutal. (ARif R/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Selesai ?

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi